Oleh : Catur Ronggo*)
Indonesia adalah negara yang hidup berdampingan dengan berbagai ancaman bencana. Letak geografis di kawasan cincin api, perubahan pola cuaca, kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta longsor menuntut pemerintah memiliki sistem penanganan yang semakin cepat dan terukur. Dalam kondisi seperti ini, keberhasilan menghadapi bencana tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan membaca risiko dan mengambil keputusan berdasarkan data.
Perkembangan penanganan bencana belakangan ini menunjukkan penguatan pendekatan tersebut. Pemerintah tidak lagi hanya menempatkan respons darurat sebagai pusat penanganan, tetapi mendorong mitigasi, deteksi dini, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan dalam satu rangkaian kebijakan. Indonesia memang tidak dapat menghapus ancaman bencana, tetapi risiko dan dampaknya dapat ditekan melalui persiapan yang lebih baik.
Presiden Prabowo Subianto menilai respons pemerintah dalam menangani berbagai bencana alam semakin cepat dan masif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penilaian itu tercermin dari penanganan banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta pengendalian karhutla di sejumlah wilayah. Pemerintah, menurut Presiden, harus terus belajar dari setiap kejadian untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman berikutnya.
Prabowo menekankan bahwa Indonesia harus selalu siap karena berada di kawasan Ring of Fire dan menghadapi ancaman gempa bumi, aktivitas gunung api, serta karhutla. Pengalaman penanganan bencana harus diterjemahkan menjadi evaluasi dan perencanaan yang lebih matang. Kesiapsiagaan tidak boleh muncul hanya ketika bencana terjadi, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan.
Presiden juga meminta berbagai kendala di lapangan dicatat sebagai bahan perbaikan dan mendorong peningkatan alokasi anggaran mitigasi secara signifikan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa anggaran kebencanaan bukan sekadar biaya ketika bencana terjadi, melainkan investasi untuk melindungi masyarakat, menekan kerugian ekonomi, dan mempercepat pemulihan.
Arahan Presiden kemudian terlihat dalam langkah BNPB menghadapi puncak risiko karhutla. Kepala BNPB Suharyanto menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pemegang hak guna usaha di wilayah rawan. Pendekatan ini diperlukan karena pengendalian karhutla tidak mungkin dibebankan kepada satu lembaga atau dilakukan setelah api membesar.
Pemerintah memperluas langkah mulai dari pencegahan, deteksi dini, patroli, pemeriksaan lapangan, penyekatan api, pendinginan, hingga pemantauan titik api. Pemegang HGU juga didorong memastikan kesiapan personel, peralatan pemadaman, patroli, dan respons cepat. Kolaborasi tersebut memperkuat prinsip bahwa pencegahan merupakan tanggung jawab bersama.
Suharyanto melaporkan bahwa pada 7 September, luas lahan terbakar di sejumlah provinsi bergambut mencapai sekitar 72.008 hektare. Sekitar 71.274 hektare telah berhasil dipadamkan, sementara sekitar 734 hektare masih terbakar berdasarkan data hingga sehari sebelumnya. Angka tersebut menunjukkan besarnya tantangan sekaligus pentingnya operasi terpadu agar kebakaran tidak berkembang lebih luas.
Dalam konteks ini, pendekatan berbasis data menjadi semakin menentukan. Pemerintah tidak dapat mengandalkan perkiraan umum dalam menentukan lokasi prioritas, pengerahan personel, maupun penggunaan sumber daya. Data mengenai titik panas, cuaca, arah angin, kelembapan tanah, kualitas udara, dan kondisi api harus menjadi dasar pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
