Oleh: Bara Winatha*)
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali mendapat perhatian seiring proses pembahasannya di DPR. Regulasi yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 tersebut dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Kehadiran aturan ini diharapkan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan dan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan negara serta masyarakat.
Kasubdit II Direktorat Pencegahan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri, Kombes Affandi Eka Putra, mengatakan pihaknya mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset. Menurut Affandi, keberadaan undang-undang tersebut dapat membuat pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif sekaligus menghadirkan efek jera bagi pelaku. Dukungan aparat penegak hukum ini memperlihatkan bahwa instrumen perampasan aset dipandang memiliki peran strategis dalam memperkuat hasil penegakan hukum.
RUU Perampasan Aset pada dasarnya membawa gagasan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Kejahatan korupsi juga berkaitan erat dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui perbuatan melawan hukum. Apabila hasil kejahatan tersebut masih dapat dikuasai atau dinikmati pelaku, maka pemberantasan korupsi belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan. Karena itu, mekanisme perampasan aset menjadi penting untuk memastikan hasil tindak pidana tidak tetap menjadi keuntungan bagi pelaku.
Dukungan tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya kepastian hukum bagi aparat dalam menjalankan tugas penelusuran dan perampasan aset hasil tindak pidana. Selama aturan khusus belum disahkan, aparat masih bekerja berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya regulasi yang lebih spesifik, diharapkan proses penegakan hukum terhadap hasil kejahatan dapat memiliki dasar yang semakin jelas dan mampu memperkuat pemulihan kerugian negara.
Namun, efektivitas RUU Perampasan Aset tetap harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak masyarakat. Perampasan aset merupakan kewenangan yang memiliki konsekuensi besar sehingga membutuhkan mekanisme yang transparan, terukur, dan dapat diawasi. Kejelasan mengenai objek aset yang dapat dirampas, prosedur pembuktian, kewenangan aparat, serta mekanisme keberatan menjadi aspek yang penting agar aturan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
Mantan Hakim Agung periode 2011-2018, Gayus Lumbuun, mengatakan pengesahan RUU Perampasan Aset perlu diberikan kesempatan untuk diproses melalui fungsi legislasi DPR. Menurut Gayus, perbedaan pendapat di masyarakat merupakan hal yang wajar dalam proses pembentukan undang-undang. Ia menilai tidak ada regulasi yang sejak awal benar-benar sempurna karena kekurangan dalam suatu undang-undang dapat diperbaiki melalui evaluasi dan mekanisme hukum setelah aturan tersebut berlaku.
Pandangan Gayus menempatkan proses legislasi sebagai ruang untuk menyempurnakan substansi RUU Perampasan Aset. Artinya, perdebatan yang muncul tidak harus dipandang sebagai hambatan, tetapi dapat menjadi bagian dari proses pengujian terhadap kualitas regulasi. Semakin banyak masukan yang diterima dalam pembahasan, semakin besar peluang lahirnya aturan yang mampu menjawab kebutuhan pemberantasan korupsi sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat.
Dari sisi masyarakat dan lembaga keagamaan, Ketua MUI Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Wahiduddin Adams, mengatakan Majelis Ulama Indonesia telah memiliki pandangan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana sejak Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Cipasung, Tasikmalaya, pada 1 Juli 2012. Pandangan tersebut menjadi salah satu pijakan MUI dalam merespons pembahasan RUU Perampasan Aset yang saat ini masuk dalam Prolegnas 2026.
