Oleh Arinindya Rahman )*
Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak terus menjadi persoalan berulang membutuhkan perubahan pendekatan, dari sekadar memadamkan api ketika kebakaran terjadi menjadi memperkuat pencegahan sejak awal. Untuk itu, keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menunjukkan perhatian pemerintah pada kawasan gambut sebagai salah satu titik penting dalam pengendalian karhutla.
Keputusan itu muncul setelah Prabowo berdiskusi dengan sejumlah akademisi dan peneliti di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas persoalan pengelolaan lahan gambut yang selama ini menghadapi ancaman kebakaran dari tahun ke tahun.
Menurut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, pembentukan BPGMN menjadi salah satu keputusan utama dalam pertemuan tersebut. Badan baru ini akan diarahkan untuk memperkuat pencegahan karhutla, terutama di wilayah yang memiliki ekosistem gambut.
Pendekatan tersebut penting karena kawasan gambut memiliki karakteristik tersendiri. Ketika mengalami kekeringan, kebakaran di lahan gambut dapat menjadi lebih sulit ditangani sehingga upaya pencegahan, pemantauan dan deteksi dini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari strategi penanggulangan karhutla.
Raja Juli menjelaskan bahwa BPGMN nantinya akan berada langsung di bawah Presiden serta melibatkan ilmuwan dan profesional. Struktur tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan gambut tidak hanya ditempatkan sebagai persoalan teknis kehutanan, tetapi juga membutuhkan dukungan riset, data, teknologi dan keputusan lintas sektor.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran untuk memperkuat pencegahan, terutama di enam provinsi yang memiliki kawasan gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Bagi Raja Juli, keputusan tersebut sekaligus menunjukkan ruang bagi masukan akademisi dalam merumuskan kebijakan. Ia menyampaikan bahwa Presiden terbuka terhadap evaluasi dan kritik dari para ilmuwan sehingga kebijakan pengelolaan gambut dapat disusun dengan pertimbangan yang lebih berbasis pengetahuan.
Pandangan tersebut menjadi relevan karena persoalan karhutla tidak cukup diselesaikan dengan pengerahan personel setelah api membesar. Pencegahan membutuhkan pemetaan kawasan rawan, pemantauan kondisi lahan, pengelolaan tata air serta kemampuan membaca potensi kebakaran sebelum menjadi bencana yang lebih luas.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga menjelaskan bahwa BPGMN akan memperkuat pencegahan melalui riset, pemetaan, sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas di kawasan gambut.
Menurut Teddy, keterlibatan ilmuwan dan profesional diharapkan membuat pengelolaan kawasan gambut lebih komprehensif dan mampu mendukung tindakan pencegahan sejak dini.
