Pemerintah Perluas Akses Pendidikan Papua melalui Sekolah Rakyat Terintegrasi
Oleh : Yohanes Wandikbo )*
Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia sekaligus menentukan kemampuan sebuah daerah untuk berkembang secara berkelanjutan. Dalam konteks Papua, pemerataan akses pendidikan memiliki arti strategis karena tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta kondisi sosial ekonomi masih memengaruhi kesempatan anak-anak memperoleh pendidikan berkualitas. Karena itu, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dari langkah pemerintah memperluas kesempatan belajar hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Di Papua, pembangunan Sekolah Rakyat terintegrasi direalisasikan di Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Biak Numfor. Kementerian Pekerjaan Umum mulai mengerjakan pembangunan sejak Juli 2026 dan menargetkan penyelesaian pada Maret 2027. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp1 triliun dari APBN untuk pembangunan tiga sekolah tersebut. Setiap Sekolah Rakyat dirancang memiliki kapasitas hingga 1.260 peserta didik sehingga total daya tampung mencapai 3.780 siswa.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menempatkan pendidikan sebagai fondasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Menurutnya, negara perlu hadir ketika keterbatasan ekonomi keluarga berpotensi menghambat anak mendapatkan pendidikan. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa Sekolah Rakyat diarahkan untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan.
Pola pendidikan terintegrasi membuat Sekolah Rakyat memiliki fungsi lebih luas dibandingkan sekolah konvensional. Fasilitas yang disiapkan mencakup gedung pendidikan, asrama siswa, rumah susun guru, kantin, gedung serbaguna, tempat ibadah, fasilitas olahraga, serta berbagai bangunan pendukung. Kelengkapan tersebut dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang memungkinkan proses pembelajaran berlangsung secara lebih terpadu.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa tiga Sekolah Rakyat di Papua dirancang untuk menampung hingga 1.260 peserta didik di masing-masing lokasi. Kapasitas tersebut menunjukkan skala intervensi pemerintah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus memberikan ruang yang memadai bagi anak-anak Papua untuk mendapatkan layanan pendidikan secara berkelanjutan.
Pembangunan Sekolah Rakyat juga tidak hanya berlangsung di tiga wilayah tersebut. Pemerintah daerah di Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan sejumlah daerah lainnya turut mempersiapkan lahan serta berbagai dokumen pendukung. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tersebut berjalan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Di Papua Pegunungan, misalnya, proses penyediaan kepastian hukum lahan telah memasuki tahap penting. Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya menyerahkan sertifikat tanah untuk pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan Yanius Telenggen menilai sertifikat tersebut menjadi dasar legalitas yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat di wilayah tersebut.
Kepastian lahan merupakan aspek penting dalam pembangunan fasilitas publik. Dengan legalitas yang jelas, proses pembangunan dapat dilakukan dengan landasan hukum yang kuat sekaligus mengurangi potensi persoalan administratif pada masa mendatang. Dalam konteks Papua, penyelesaian aspek pertanahan juga menjadi bagian dari upaya memastikan program pendidikan berjalan sesuai perencanaan.
Kesiapan serupa terlihat di Kabupaten Maybrat. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan sekitar 10 hektare di Kampung Fategomi, Distrik Aitinyo Utara, lengkap dengan dokumen pertanahan yang diperlukan. Bupati Maybrat Karel Murafer menjelaskan bahwa lahan tersebut telah melalui proses pembebasan, pengukuran, dan sertifikasi. Sekolah Rakyat di Maybrat dirancang sebagai sekolah berasrama dengan kapasitas hingga 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA/SMK.
Konsep tersebut berpotensi memperluas manfaat pendidikan tidak hanya bagi masyarakat Maybrat, tetapi juga anak-anak dari daerah sekitar. Dengan dukungan fasilitas asrama, peserta didik dari wilayah yang memiliki hambatan jarak dapat memperoleh kesempatan belajar dalam lingkungan pendidikan yang lebih terintegrasi.
Sementara itu, Kabupaten Sorong menyiapkan lahan seluas 6,75 hektare di Makbalim sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Staf Ahli Bupati Sorong Bidang Kemasyarakatan Marthen Nebore menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mempersiapkan dokumen pertanahan, perizinan, akses, serta kebutuhan dasar seperti air dan listrik. Pemerintah daerah juga telah melakukan peninjauan lokasi bersama unsur kementerian dan perangkat daerah terkait.
