Jakarta – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diwarnai sejumlah program strategis yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian nasional dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan berbagai kebijakan yang telah dijalankan mulai menunjukkan hasil yang dapat menjadi modal bagi pembangunan nasional. Menurutnya, pemerintah telah berupaya menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan memperkuat kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhannya sendiri.
“Kami telah menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah mampu menghasilkan sejumlah capaian nyata yang memberikan manfaat bagi bangsa dan rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menekankan pentingnya kecepatan pemerintah dalam menangani persoalan dasar masyarakat. Menurutnya, kebutuhan pangan dan dukungan bagi petani tidak dapat menunggu terlalu lama karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari.
“Ketika masyarakat membutuhkan makanan dan petani membutuhkan pupuk, pemerintah harus segera memberikan respons karena kebutuhan tersebut tidak dapat ditunda,” katanya.
Selain sektor pertanian, pemerintah menyiapkan penguatan sektor kelautan dan perikanan. Prabowo menyampaikan rencana pembangunan ribuan kapal nelayan mulai tahun depan untuk meningkatkan dukungan terhadap nelayan sekaligus memperkuat potensi ekonomi maritim.
“Mulai tahun depan pemerintah akan membangun ribuan kapal yang ditujukan untuk mendukung para nelayan Indonesia,” tegas Prabowo.
Pada sektor pangan, Prabowo menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada. Ia juga menyebut pemerintah telah menyiapkan cadangan pangan untuk menghadapi berbagai risiko, termasuk perubahan cuaca dan kekeringan.
“Indonesia telah mencapai swasembada pangan dan memiliki cadangan yang cukup. Pemerintah juga telah mempersiapkan langkah menghadapi El Nino serta kemungkinan kekeringan,” ujar Prabowo.
Upaya kemandirian juga dilakukan di bidang energi. Prabowo mengungkapkan Indonesia mulai menghentikan impor solar sejak 1 Juli sebagai bagian dari kebijakan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.
“Sejak 1 Juli, Indonesia sudah mulai tidak mengimpor solar dari luar negeri karena kebutuhan solar telah semakin mampu dipenuhi secara mandiri,” ungkapnya.
