Jakarta – Perubahan komposisi kabinet dinilai dapat menjadi momentum bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efektivitas kerja, memperkuat koordinasi lintas kementerian, dan memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Deputi Direktur Pradipa Institute Agus Surono mengatakan keberhasilan reshuffle tidak cukup diukur dari pergantian pejabat, tetapi harus tercermin melalui peningkatan kinerja serta pelaksanaan agenda Asta Cita secara terukur.
Menurut Agus, kabinet perlu memperkuat tata kelola pemerintahan melalui koordinasi yang lebih baik dan menghindari tumpang tindih kebijakan. Setiap kementerian perlu memiliki sasaran jelas, indikator pencapaian terukur, serta evaluasi yang transparan.
“Setiap kementerian perlu memiliki ukuran kinerja yang tegas, sasaran yang dapat dicapai, serta sistem evaluasi yang transparan agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujar Agus.
Di bidang ekonomi, pemerintah didorong menjaga pertumbuhan sekaligus memperluas lapangan kerja melalui penguatan industri dalam negeri, UMKM, investasi produktif, dan daya saing nasional.
“Pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak berhenti pada angka, tetapi diwujudkan dalam peningkatan daya beli dan semakin terbukanya peluang ekonomi bagi masyarakat,” katanya.
Agus juga menilai agenda hilirisasi perlu menghasilkan nilai tambah melalui penguatan teknologi, industri nasional, tenaga kerja, dan pelaku usaha domestik. Di sektor pangan, pemerintah perlu memperkuat produksi, irigasi, pupuk, benih, distribusi, dan kepastian harga dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Sektor pendidikan dan kesehatan juga perlu mendapat perhatian melalui peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi guru, pemerataan akses, pendidikan vokasi, serta layanan kesehatan yang terjangkau.
“Bonus demografi baru akan menjadi peluang apabila diikuti peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia Syahganda Nainggolan mengatakan komunikasi pemerintah perlu diarahkan untuk memperkuat persatuan nasional sekaligus membuka ruang dialog dengan media dan masyarakat.
