Oleh: Indah Prameswari)*
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus menjadi tantangan serius bagi Indonesia karena dampaknya menjalar ke kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, kelestarian lingkungan, dan hubungan dengan negara tetangga. Kabut asap yang berulang menunjukkan bahwa penanganan bencana ekologis membutuhkan pendekatan yang lebih terencana, terutama melalui pencegahan, penguasaan teknologi, dan penegakan aturan secara konsisten.
Persoalan karhutla memiliki karakteristik yang kompleks, khususnya pada kawasan gambut yang mudah terbakar ketika mengalami kekeringan dan sulit dipadamkan apabila api menjalar ke lapisan bawah permukaan. Karena itu, kebijakan yang efektif perlu menggabungkan pengetahuan ilmiah, kesiapan aparat, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan ekosistem agar penanganan tidak terus berulang sebagai respons darurat tahunan.
Presiden Prabowo Subianto menunjukkan pendekatan yang menempatkan keahlian ilmiah sebagai bagian penting dalam merumuskan solusi penanganan karhutla. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Presiden Prabowo mengatakan perlunya masukan profesor dan pakar untuk mencari pendekatan penanganan asap sekaligus menekankan pencegahan yang presisi hingga tingkat desa.
Langkah tersebut penting karena keputusan pemerintah perlu mempertimbangkan karakteristik lahan, pola cuaca, sumber api, dan kemampuan pemadaman di setiap wilayah. Keterlibatan akademisi membuka ruang bagi evaluasi kebijakan berdasarkan bukti, sehingga teknologi dan anggaran dapat diarahkan pada intervensi yang paling dibutuhkan.
Pendekatan berbasis ilmu pengetahuan juga harus menghasilkan kebijakan yang dapat dilaksanakan secara konkret, mulai dari mendeteksi titik panas hingga mengurangi kerentanan ekosistem gambut. Pemerintah perlu memastikan hasil diskusi dengan para ahli diterjemahkan menjadi pembagian tanggung jawab, target pencegahan, dan indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi secara berkala.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, menyampaikan bahwa lembaganya diminta mendukung penguatan deteksi dini dan pemantauan titik panas, termasuk melalui pemanfaatan kecerdasan buatan. Ia mengungkapkan, pembahasan bersama Presiden Prabowo juga mencakup pencegahan berbasis desa serta pengembangan alternatif ekonomi bagi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan gambut.
Pemanfaatan teknologi dapat mempercepat identifikasi wilayah berisiko dan membantu petugas menentukan prioritas penanganan sebelum api meluas. Namun, sistem deteksi hanya akan efektif apabila informasi yang dihasilkan segera ditindaklanjuti oleh petugas lapangan, didukung jaringan komunikasi yang memadai, serta dilengkapi sarana pemadaman yang sesuai dengan kondisi geografis.
Penguatan kelembagaan menjadi bagian penting dari upaya tersebut, terutama karena pengelolaan gambut berkaitan dengan kepentingan lingkungan, ekonomi, dan kehidupan masyarakat. Keputusan Presiden untuk membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menunjukkan arah kebijakan yang menempatkan pencegahan dan pengelolaan ekosistem sebagai agenda strategis.
Badan tersebut dirancang untuk memperkuat pencegahan karhutla, terutama pada kawasan gambut, dengan dukungan ilmuwan dan tenaga profesional. Peran kelembagaan ini perlu dirumuskan secara jelas agar koordinasinya dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga riset, dan aparat penegak hukum tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
