Kepuasan terhadap Prabowo Capai 65,2 Persen, Kinerja Nyata Jadi Kunci Kepercayaan Publik
Oleh: Muhammad Iqbal
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tingkat kepuasan publik menjadi salah satu indikator penting untuk mengevaluasi arah pembangunan nasional. Hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang dirilis pada 18 Oktober 2026 menunjukkan bahwa 65,2 persen responden merasa puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap kepemimpinan nasional, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui kebijakan yang memberikan manfaat nyata.
Survei PPI mencatat kepuasan terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan mencapai 65,4 persen. Sebanyak 32,5 persen responden menyatakan tidak puas, sedangkan 2,1 persen lainnya tidak memberikan jawaban. Adapun tingkat kepuasan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat sebesar 49 persen. Data tersebut memberikan gambaran bahwa masyarakat memiliki penilaian yang beragam terhadap kinerja pemerintahan, sehingga evaluasi perlu dilakukan secara terbuka dan proporsional.
Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno, menilai peningkatan kepuasan hingga melampaui 70 persen membutuhkan perbaikan kinerja bersama. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa hasil survei bukan sekadar angka yang dapat dijadikan bahan perayaan politik, melainkan juga masukan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan. Kepercayaan masyarakat harus dipelihara melalui konsistensi kebijakan, penyelesaian persoalan mendasar, serta kemampuan pemerintah merespons kebutuhan warga secara cepat dan tepat.
Salah satu temuan penting survei tersebut adalah bantuan sosial yang menjadi alasan paling banyak dikemukakan responden yang merasa puas terhadap pemerintah. Sebanyak 16,7 persen responden menilai bantuan sosial semakin banyak. Selain itu, penegakan hukum terhadap koruptor memperoleh perhatian dari 10,3 persen responden, disusul program Sekolah Rakyat sebesar 9,8 persen dan Makan Bergizi Gratis sebesar 8,5 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk persepsi terhadap kinerja pemerintah.
Bantuan sosial, misalnya, menjadi instrumen perlindungan bagi keluarga rentan ketika menghadapi tekanan ekonomi. Namun, efektivitasnya tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau jumlah penerima. Ketepatan sasaran, transparansi penyaluran, dan keberlanjutan manfaat juga harus menjadi perhatian. Hal ini penting karena 11,4 persen responden yang menyatakan tidak puas menilai bantuan sosial kurang tepat sasaran. Dengan demikian, perbaikan sistem pendataan dan pengawasan perlu berjalan beriringan dengan komitmen pemerintah memperluas perlindungan sosial.
