Oleh: Caesaria Alifa Sadi *)
Peringatan Sumpah Pemuda ke-98 menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus meninjau peran generasi muda dalam pembangunan nasional. Semangat patriotik, gigih, dan berempati mengajak pemuda menerjemahkan ikrar 1928 melalui inovasi, kreativitas, solidaritas, dan karya nyata menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam perspektif sosiologi pembangunan, pemuda bukan sekadar penerima manfaat kebijakan, melainkan aktor perubahan sosial. Pembangunan kepemudaan karena itu membutuhkan pendidikan bermutu, pekerjaan produktif, penguatan kepemimpinan, serta ruang partisipasi agar aspirasi generasi muda dapat memengaruhi kebijakan publik.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan pendidikan, industrialisasi, dan pengembangan sumber daya manusia dalam agenda pembangunan. Relevansinya bagi pemuda terletak pada kesempatan meningkatkan keterampilan, memasuki pasar kerja, dan memperbaiki mobilitas sosial. Manfaat kebijakan tersebut perlu terus diukur berdasarkan pemerataan akses dan kualitas pelaksanaannya.
Presiden Prabowo sebelumnya menginstruksikan penyiapan skema kuliah gratis di perguruan tinggi negeri secara bertahap. Rencana tersebut membuka pembahasan mengenai perluasan akses pendidikan tinggi bagi keluarga berpenghasilan rendah, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan perguruan tinggi dan keberlanjutan pembiayaan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan bahwa pemerintah menghitung kebutuhan anggaran perguruan tinggi sebagai dasar perumusan kebijakan. Dari perspektif teori modal manusia, perluasan akses pendidikan perlu berjalan bersama peningkatan mutu, relevansi kompetensi, dan keterhubungan lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
Pada sektor ekonomi, pemerintah mendorong industrialisasi dan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produksi. Agenda tersebut diarahkan untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Bagi pemuda, peluang itu penting karena transisi dari pendidikan menuju pekerjaan menentukan kemandirian ekonomi.
Kualitas pekerjaan juga terus diperhatikan pemerintah melalui upah layak, keselamatan kerja, peningkatan keterampilan, dan pemerataan investasi. Kemitraan pemerintah, industri, serta perguruan tinggi dapat memperluas magang berkualitas, sertifikasi kompetensi, dan akses informasi pasar kerja.
Pada momentum Sumpah Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menyiapkan pedoman upacara pada 28 Oktober 2026 pukul 08.00 waktu setempat. Pengibaran Merah Putih, pembacaan ikrar Kongres Pemuda 1928, dan amanat pembina upacara menjadi pengingat pentingnya persatuan dalam kehidupan kebangsaan.
Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menekankan pentingnya menjaga persatuan organisasi kepemudaan. Menurutnya, perpecahan dapat menghambat kerja bersama, sehingga konsolidasi organisasi dan peningkatan kapasitas pemuda perlu diperkuat untuk menghadapi persaingan global.
Erick juga mendorong penguatan kualitas generasi muda melalui Indonesia Youth Summit 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 29–30 Oktober di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Forum tersebut dirancang sebagai ruang pertukaran gagasan, inovasi, kewirausahaan, dan pengembangan jejaring antarpemuda.
Dosen STH Oyo Papua Geral Kosama mengingatkan bahwa peringatan Sumpah Pemuda perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pendidikan, keterampilan, serta keterlibatan generasi muda dalam pembangunan. Ia mendorong pemuda menyampaikan gagasan dan kritik konstruktif, termasuk mengenai kebijakan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat Papua.
Di Sumatera Selatan, Founder Generasi Ampera M. Anwarul Fitro menekankan pentingnya keterlibatan pemuda dalam memahami hilirisasi dan transisi energi. Menurutnya, generasi muda dapat menyampaikan gagasan sekaligus mengawasi program strategis agar pelaksanaannya memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Ketua DPD KNPI Sumatera Selatan Rudianto Widodo mengaitkan hilirisasi dengan peluang pekerjaan dan peningkatan keterampilan. Ia mendorong organisasi pemuda memperluas edukasi energi, inovasi, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi serta dunia usaha.
Ketua DPW Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Banten Muhamad Syamsul Hidayat turut menyoroti pentingnya keterlibatan pemuda dalam evaluasi program prioritas. Penyusunan rekomendasi dan pengawasan kebijakan merupakan bentuk partisipasi yang dapat memperkuat akuntabilitas publik. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengingatkan agar perayaan Sumpah Pemuda tetap memperhatikan masyarakat yang sedang menghadapi musibah.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyoroti peran organisasi kepemudaan berbasis komunitas, termasuk Karang Taruna. Kedekatan organisasi lokal dengan persoalan warga dapat membantu menjembatani aspirasi masyarakat dan pelayanan pemerintah.
Kesempatan tersebut harus menjangkau pemuda desa, pekerja informal, pencari kerja, penyandang disabilitas, serta mereka yang tinggal di wilayah dengan akses pendidikan terbatas. Tantangan setiap kelompok berbeda sehingga rancangan program memerlukan data akurat, pendampingan, dan pelibatan komunitas. Pemerataan berarti memastikan kelompok yang paling sulit dijangkau turut memperoleh manfaat.
Forum kepemudaan telah banyak menghasilkan tindak lanjut yang dapat dipantau, bukan berhenti pada seremoni. Usulan peserta, peluang kemitraan, dan hasil kolaborasi sebaiknya terdokumentasi agar kontribusi pemuda berkembang setelah peringatan selesai secara berkelanjutan.
Pembangunan pemuda juga telah mewarnai ruang demokratis bagi diskusi, kritik, advokasi, dan demonstrasi damai. Perbedaan pandangan dapat dikelola melalui dialog terbuka, argumentasi berbasis bukti, serta komitmen menghindari kekerasan. Partisipasi bermakna mensyaratkan tindak lanjut yang jelas terhadap usulan masyarakat.
Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa persatuan bukan sekadar ikrar sejarah, melainkan kerja bersama lintas generasi. Ketika negara memperluas kesempatan dan pemuda memperoleh ruang untuk berkarya, berinovasi, serta menyampaikan aspirasi, fondasi pembangunan sosial semakin kuat. Semangat patriotik, gigih, dan berempati dapat terus menghidupkan kolaborasi menuju Indonesia yang produktif, inklusif, dan berdaya saing.
*) Pemerhati Pembangunan Sosial
