Oleh: Mariana Oxita Larissa *)
Pemerintah terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus meningkatkan langkah antisipasi terhadap potensi bencana banjir sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pengawasan kawasan rawan kebakaran, peningkatan kesiapan personel, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, hingga pemulihan lingkungan menjadi perhatian penting pemerintah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Di tengah perubahan kondisi cuaca dan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi, langkah pencegahan perlu dilakukan secara terpadu agar dampak kerusakan lingkungan tidak semakin meluas.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, aparat keamanan, perusahaan, hingga masyarakat untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Upaya tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan tindakan ketika kejadian berlangsung, tetapi membutuhkan pengawasan, perencanaan, dan kesiapan sejak dini. Dalam konteks karhutla, pemerintah memperketat pemantauan terhadap wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama kawasan hutan dan lahan gambut yang berpotensi mengalami kebakaran ketika kondisi lingkungan mengering.
Pengawasan dilaksanakan melalui patroli langsung, pemantauan titik panas atau hotspot, pemanfaatan teknologi citra satelit, serta pemeriksaan terhadap wilayah konsesi perusahaan. Langkah tersebut diperlukan untuk mendeteksi kemungkinan munculnya api lebih awal sehingga petugas dapat melakukan penanganan sebelum kebakaran berkembang menjadi bencana besar. Selain memperkuat sistem pengawasan, pemerintah juga meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana pemadaman serta memperkuat koordinasi lintas instansi. Ketersediaan peralatan, personel terlatih, sumber air, dan sistem komunikasi menjadi bagian penting dalam memastikan penanganan kebakaran dapat berlangsung cepat dan efektif.
Perhatian khusus diberikan kepada kawasan gambut karena kebakaran di wilayah tersebut sering kali sulit dipadamkan dan berpotensi menimbulkan asap dalam waktu panjang. Keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan ini juga terlihat melalui penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Kapolri Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa penanganan perkara karhutla oleh kepolisian mencakup pelaku perorangan maupun korporasi. Berdasarkan data yang disampaikan, sebanyak 13 kepolisian daerah telah menangani 286 laporan polisi terkait perkara karhutla yang melibatkan perorangan.
Luas lahan yang terbakar dalam perkara tersebut mencapai 5.856 hektare, sementara jumlah orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka mencapai 243 orang. Suyudi menjelaskan bahwa penindakan tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya pembakaran hutan dan lahan secara berulang. Penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada penetapan tersangka, tetapi juga menjadi peringatan bahwa setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.
Penegakan hukum terhadap individu perlu berjalan beriringan dengan pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki wilayah konsesi. Korporasi harus memastikan seluruh kewajiban perlindungan lingkungan dilaksanakan secara sungguh-sungguh, termasuk menyediakan peralatan pemadam kebakaran, membangun sistem deteksi dini, menyiapkan personel penanggulangan, serta menjalankan kegiatan operasional sesuai ketentuan perizinan. Pemeriksaan terhadap perusahaan menjadi penting agar tanggung jawab menjaga kawasan hutan tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga melekat pada setiap pihak yang memperoleh izin pemanfaatan lahan. Apabila ditemukan pelanggaran, tindakan tegas perlu dilakukan tanpa membedakan skala usaha maupun kepentingan ekonomi yang terlibat.
Selain penindakan, pemulihan kawasan yang mengalami kebakaran juga menjadi bagian penting dalam kebijakan perlindungan lingkungan. Juru Bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Barita Simanjuntak menegaskan bahwa kawasan hutan lindung dan hutan konservasi yang terbakar tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lain. Wilayah tersebut harus dikembalikan sesuai fungsi awalnya melalui proses penghutanan kembali. Barita menekankan bahwa kebakaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengubah peruntukan kawasan yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai wilayah perlindungan maupun konservasi.
Pengelolaan kawasan setelah kebakaran juga harus mengikuti kewenangan kementerian terkait agar proses pemulihan berlangsung sesuai status hukum dan peruntukan lahannya. Prinsip tersebut penting untuk mencegah munculnya praktik pemanfaatan lahan secara tidak bertanggung jawab setelah terjadi kebakaran. Karhutla sendiri bukan sekadar persoalan rusaknya pepohonan, melainkan juga ancaman terhadap kualitas udara, kesehatan masyarakat, habitat satwa liar, dan keseimbangan ekosistem. Karena itu, pemulihan lingkungan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan kebakaran.
Di sisi lain, kesiapsiagaan menghadapi banjir juga perlu mendapatkan perhatian yang sama. Perubahan pola hujan, berkurangnya daerah resapan, penyumbatan saluran drainase, serta kerusakan lingkungan dapat meningkatkan risiko genangan hingga banjir di sejumlah wilayah. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pemantauan kondisi sungai, membersihkan saluran air, menjaga kawasan hulu, memperbaiki infrastruktur pengendali banjir, dan menyiapkan sistem peringatan dini. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi mengenai wilayah rawan serta langkah penyelamatan apabila terjadi keadaan darurat.
Kesiapsiagaan karhutla dan antisipasi banjir merupakan dua agenda lingkungan yang saling berkaitan karena keduanya membutuhkan tata kelola alam yang baik dan keterlibatan masyarakat. Dalam setahun terakhir, pemerintah terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan koordinasi antarlembaga, pengawasan kawasan hutan, serta penertiban pemanfaatan kawasan yang tidak sesuai ketentuan. Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi persoalan lingkungan dan melindungi kepentingan masyarakat. Keberhasilan tidak semata-mata diukur dari banyaknya penindakan atau pembangunan sarana, tetapi juga dari kemampuan mencegah bencana, mengurangi kerugian, serta memastikan lingkungan tetap terjaga.
Dengan pencegahan yang terencana, penegakan hukum yang tegas, dan pemulihan lingkungan yang berkelanjutan, Indonesia dapat memperkuat perlindungan terhadap masyarakat sekaligus menjaga kekayaan alam agar tetap lestari bagi generasi mendatang.
*) Pemerhati kebijakan publik
