Oleh: Aldi Pratama )*
Pemerintah mempercepat pembenahan sistem bantuan sosial melalui pengembangan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Transformasi ini diarahkan untuk meningkatkan akurasi pendataan, memperbaiki mekanisme penetapan penerima manfaat, serta memastikan bantuan pemerintah menjangkau masyarakat yang memenuhi kriteria. Integrasi teknologi dan data kependudukan menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola perlindungan sosial yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah mempercepat registrasi Perlinsos Digital agar pelaksanaan program berjalan optimal. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi pemerintahan dan integrasi berbagai layanan publik. Dalam sidang kabinet di Istana Negara, Presiden menekankan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), e-government, atau Government Technology (GovTech) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Tito menjelaskan bahwa Perlinsos menjadi salah satu sektor awal penerapan sistem pemerintahan digital tersebut. Melalui integrasi layanan, masyarakat diharapkan tidak perlu mendatangi berbagai instansi secara terpisah untuk memenuhi kebutuhan administrasi. Pemerintah juga memanfaatkan data kependudukan berbasis kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang telah dilengkapi teknologi biometrik melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.
Penggunaan satu identitas dalam berbagai layanan memungkinkan pemerintah menghubungkan informasi kependudukan dengan data kesehatan, pendidikan, pertanahan, hingga kendaraan bermotor. Dalam bidang perlindungan sosial, keterhubungan tersebut dapat digunakan untuk mencocokkan identitas calon penerima dengan informasi kepemilikan aset. Sistem yang dikembangkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah kementerian dan lembaga diharapkan membantu pemerintah menentukan kelayakan masyarakat untuk memperoleh bantuan tunai, nontunai, maupun keduanya.
Penerapan sistem terintegrasi membutuhkan proses pendataan yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Karena itu, Tito meminta pemerintah daerah mempercepat registrasi dengan melibatkan perangkat daerah dan agen Perlinsos Digital. Berdasarkan dasbor Kementerian Sosial per 6 November 2026, sebanyak 18,8 juta kepala keluarga telah terdaftar, sementara jumlah agen mencapai lebih dari 1,05 juta orang dengan sekitar 502 ribu agen aktif.
Capaian registrasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperluas jangkauan program. Aceh dan Bali tercatat sebagai dua provinsi dengan persentase registrasi tertinggi, masing-masing sebesar 51,25 persen dan 50,73 persen. Tito mendorong daerah lain membentuk tim atau satuan tugas percepatan dengan melibatkan dinas sosial dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil, serta menempatkan kepala daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan.
Kebutuhan memperluas pendataan juga menjadi perhatian Menteri Sosial, Saifullah Yusuf. Ia meminta pemerintah daerah mengaktifkan agen yang telah terdaftar dan mengerahkan aparatur sipil negara (ASN) untuk membantu registrasi masyarakat. Dari lebih satu juta agen yang mendaftar, baru sekitar separuh yang aktif menjalankan tugas di lapangan sehingga keberadaan jaringan relawan tersebut perlu dioptimalkan.
Agen Perlinsos memiliki peran penting dalam membantu warga yang tidak mempunyai telepon pintar atau belum terbiasa menggunakan aplikasi digital. Para relawan menjadi penghubung antara masyarakat dan sistem pemerintah agar proses registrasi dapat berlangsung lebih mudah. Pemerintah daerah diminta melibatkan organisasi perangkat daerah, camat, pemerintah desa, pendamping sosial, hingga pengurus RT dan RW untuk memperluas pelayanan pendataan.
Selain penetapan penerima, digitalisasi turut menyederhanakan proses administrasi penyaluran. Calon penerima yang dinilai memenuhi persyaratan nantinya dapat mengusulkan rekening sendiri untuk menerima bantuan. Mekanisme ini diharapkan mengurangi kebutuhan pembukaan rekening secara kolektif yang sebelumnya dapat memerlukan waktu tiga hingga empat bulan. Apabila tahapan persiapan berjalan sesuai rencana, penyaluran melalui Perlinsos Digital ditargetkan mulai diterapkan pada triwulan pertama 2027.
Keberhasilan seluruh mekanisme tersebut bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi yang menghubungkan berbagai instansi pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil peran melalui penyelenggaraan platform pertukaran data atau data exchange platform menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Platform ini memungkinkan pertukaran informasi antarsistem sehingga masyarakat dapat mengakses layanan tanpa harus menghadapi proses administrasi yang berulang.
Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi, Yessi Arnaz Ferari, menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan sekitar 48 juta dari total 98 juta kepala keluarga di Indonesia terdaftar dalam Perlinsos Digital. Untuk mendukung pencapaian tersebut, Komdigi bersama kementerian dan lembaga terkait melakukan pengujian kapasitas sistem melalui stress test dan load test. Pengujian diperlukan untuk mengetahui batas kemampuan sistem dalam menerima beban akses sekaligus mencegah gangguan yang dapat memengaruhi keseluruhan proses registrasi.
Keterhubungan berbagai basis data membuat kesiapan setiap instansi menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran layanan. Gangguan pada satu sistem berpotensi menghambat pertukaran informasi dengan layanan lainnya, sehingga penyamaan standar dan pengujian berkala diperlukan sebelum penerapan dilakukan secara luas. Komdigi juga melakukan evaluasi dan penyempurnaan secara bertahap agar masyarakat memperoleh pengalaman registrasi yang lebih mudah dan nyaman.
Dengan demikian, percepatan Perlinsos Digital menjadi bagian dari upaya menyeluruh pemerintah dalam membenahi sistem bantuan sosial nasional melalui integrasi data, penyederhanaan administrasi, penguatan peran agen, serta kesiapan infrastruktur teknologi. Sinergi Kemendagri, Kemensos, Komdigi, DEN, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan berjalan secara terkoordinasi.
)* Analisis Kebijakan Publik
