Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui perluasan kolaborasi lintas sektor. Sebanyak 400 unit usaha pertambangan di Kalimantan Tengah diajak berpartisipasi dalam penanggulangan karhutla sekaligus memperkuat langkah pencegahan kebakaran secara berkelanjutan.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurrofiq, mengatakan keterlibatan sektor pertambangan merupakan kelanjutan dari kerja sama pemerintah dengan dunia usaha, setelah sebelumnya menggandeng hampir 200 perusahaan kehutanan dan perkebunan.
“Kemarin yang dari sektor kehutanan dan sektor perkebunan terlibat hampir 200 pengusaha. Nah, hari ini yang kita undang, ada 400 unit usaha di sektor pertambangan dan tadi telah menyatakan langkah-langkah tindak lanjut,” ujar Hanif.
Menurut Hanif, pemerintah akan menggelar pembahasan teknis bersama Indonesia Mining Association dan Forum Kepala Teknik Tambang untuk merumuskan bentuk kontribusi perusahaan. Pelaksanaannya akan dikoordinasikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar dukungan dunia usaha berjalan terpadu dan sesuai kebutuhan lapangan.
“Kegotongroyongan ini menjadi penting agar terlibat hampir 400 unit usaha di seluruh Kalimantan Tengah yang dikoordinir oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah,” jelasnya.
Selain memperluas kolaborasi, pemerintah menyiapkan penguatan infrastruktur pengendalian karhutla, khususnya pada kawasan gambut yang rentan mengalami kekeringan. Langkah tersebut mencakup normalisasi lahan, pembangunan sumur bor permanen, serta penataan jaringan kanal untuk menjaga ketersediaan air.
Pemerintah juga merencanakan pembangunan sejumlah infrastruktur pengambilan air ( intake ) di sepanjang Sungai Kahayan. Fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan distribusi air menuju kawasan rawan kebakaran sehingga kelembapan lahan gambut tetap terjaga.
Hanif menekankan pentingnya pembasahan berkelanjutan, terutama pada kawasan gambut yang mengalami degradasi berat.
“Kondisinya di daerah yang saya sebutkan sudah terdegradasi dengan sangat berat. Sehingga penanganannya hanya bisa dengan cara dibasahi dan terus dibasahi. Tidak boleh ada jeda pembasahan,” katanya.
Penguatan infrastruktur tersebut juga akan dirancang bersama lembaga terkait untuk mendukung pengelolaan tata air dalam jangka panjang.
Langkah kolaboratif ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang penguatan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dan pengendalian karhutla.
Melalui sinergi pemerintah, daerah, dan dunia usaha, upaya penanganan karhutla diharapkan semakin efektif sekaligus membangun sistem pencegahan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. (*)
