Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengaktivasi 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 34 provinsi pada November 2026. Penambahan dapur yang diproyeksikan menjangkau sekitar 1,5 juta penerima manfaat ini disertai penguatan standar keamanan pangan untuk menjaga kualitas makanan yang disalurkan.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, aktivasi dapur dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kesiapan operasional. Setiap dapur harus memenuhi persyaratan sebelum mulai melayani penerima manfaat.
“Kami telah berjanji untuk mengaktivasi dapur yang telah terdaftar di portal mitra secara bertahap dan berhati-hati, dengan mengutamakan asas kebermanfaatan dan kebutuhan penerima manfaat,” ujar Agustina.
Menurut Agustina, penambahan dapur tidak hanya mengejar perluasan jangkauan program. BGN juga memastikan kesiapan fasilitas, tenaga kerja, serta proses produksi dan distribusi makanan. Setiap SPPG yang diaktivasi diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Dapur baru yang kami aktivasi adalah dapur yang dapat membuktikan kesiapannya, baik secara infrastruktur maupun personel, mampu melakukan produksi dan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai tata kelola keamanan pangan,” jelasnya.
Perluasan ini melanjutkan aktivasi 1.460 SPPG di 32 provinsi yang diinisiasi pada Oktober 2026. Pemerintah memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Sasaran layanan mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan santri pesantren.
Selain memperluas jaringan dapur, BGN mulai menerapkan penilaian atau grading terhadap SPPG di Pulau Jawa yang melayani sedikitnya 2.500 penerima manfaat. Kebijakan tersebut bertujuan menyesuaikan kapasitas pelayanan dengan kesiapan fasilitas.
Di tempat terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Hilmi Rahman Ibrahim, menilai langkah tersebut penting untuk memperbaiki tata kelola MBG sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Saya kira apa yang dilakukan oleh institusi BGN dengan grading, dengan semacam visi barunya dalam penataan organisasi, adalah bagian dari langkah-langkah atau upaya untuk memberikan kepercayaan kepada publik,” ujar Hilmi.
Hilmi berharap penguatan pengawasan terus dilakukan agar perluasan layanan MBG berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keberlanjutan program.*
