Skip to content
-
Subscribe to our newsletter & never miss our best posts. Subscribe Now!
  • https://www.facebook.com/
  • https://twitter.com/
  • https://t.me/
  • https://www.instagram.com/
  • https://youtube.com/

Cepat Tepat Terpercaya

Cepat Tepat Terpercaya

  • Home
  • Ekonomi dan Investasi
  • Polhukam
  • Ragam
  • SDA dan Agraria
  • Home
  • Ekonomi dan Investasi
  • Polhukam
  • Ragam
  • SDA dan Agraria
Subscribe
Close

Search

SDA & Agraria

Tenang, Pengisian Jabatan Wapres Berjalan Konstitusional

By redaksi
November 18, 2026 2 Min Read
Comments Off on Tenang, Pengisian Jabatan Wapres Berjalan Konstitusional

Jakarta – Kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak perlu menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Pemerintahan tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya, sementara pengisian jabatan tersebut memiliki mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak menghambat Presiden Prabowo Subianto menjalankan tugas pemerintahan, termasuk ketika melaksanakan kunjungan kerja ke luar negeri.

“Biasa saja, tak ada masalah,” ujar Adi.

Menurutnya, Presiden tetap memiliki kewenangan memberikan arahan kepada para menteri untuk memastikan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik berjalan normal.

Adi juga menilai kondisi politik nasional relatif stabil karena adanya dukungan DPR dan MPR terhadap pemerintah, termasuk dalam proses pergantian Wakil Presiden.

Meski demikian, Adi mengingatkan pentingnya mempercepat pengisian jabatan tersebut agar kekosongan tidak berlangsung berkepanjangan.

“Harus segera, tak boleh lama-lama,” tegas Adi.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden tetap dapat menjalankan pemerintahan meskipun sedang berada di luar negeri.

“Jadi presiden dapat menjalankan pemerintahan baik dari dalam maupun dari luar negeri, tidak masalah itu,” jelas Yusril.

Yusril menambahkan, para menteri tetap menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing sehingga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertahankan.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pembenahan sistem politik nasional melalui komunikasi dengan para pemimpin partai politik.

“Kalau ada penyimpangan, kita harus koreksi,” tegas Prabowo.

Komitmen tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat tata kelola politik yang bertanggung jawab dan menghormati ketentuan konstitusi.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa pergantian Wakil Presiden memiliki prosedur jelas dan tidak bergantung pada spekulasi politik.

Proses tersebut juga membutuhkan komunikasi terbuka agar masyarakat memahami perbedaan antara kekosongan jabatan dan terhentinya pemerintahan. Kejelasan informasi penting untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara selama masa transisi.

Masyarakat diharapkan tetap tenang, menghindari informasi yang belum terverifikasi, serta memberikan ruang bagi lembaga negara untuk menjalankan kewenangannya. Dengan berjalannya mekanisme konstitusional, stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik diharapkan tetap terjaga di tengah dinamika politik nasional.

Author

redaksi

Follow Me
Other Articles
Previous

Ketegasan Prabowo Tangani Karhutla Perkuat Tanggung Jawab Indonesia di ASEAN

Next

Proses Pemilihan Wapres Berlandaskan Konstitusi, Pemerintah Fokus Jalankan Agenda Nasional

Kabinet Merah Putih

Kategori Berita

  • Agama dan Pluralitas
  • Ekonomi dan Investasi
  • Kriminal
  • Otomotif
  • Polhukam
  • Ragam
  • SDA & Agraria
Copyright 2026 — . All rights reserved. Blogsy WordPress Theme