Skip to content
-
Subscribe to our newsletter & never miss our best posts. Subscribe Now!
  • https://www.facebook.com/
  • https://twitter.com/
  • https://t.me/
  • https://www.instagram.com/
  • https://youtube.com/

Cepat Tepat Terpercaya

Cepat Tepat Terpercaya

  • Home
  • Ekonomi dan Investasi
  • Polhukam
  • Ragam
  • SDA dan Agraria
  • Home
  • Ekonomi dan Investasi
  • Polhukam
  • Ragam
  • SDA dan Agraria
Subscribe
Close

Search

SDA & Agraria

UU Ketenagakerjaan Baru Perkuat Kepastian Status PKWT Menuju Karyawan Tetap

By redaksi
November 18, 2026 2 Min Read
Comments Off on UU Ketenagakerjaan Baru Perkuat Kepastian Status PKWT Menuju Karyawan Tetap

Jakarta – Pemerintah memperkuat kepastian status dan perlindungan pekerja kontrak melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi ini memberikan jaminan hukum bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk memperoleh perubahan status menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap apabila perusahaan melanggar ketentuan perjanjian kerja. Kebijakan tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian bagi pekerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengatakan perubahan status pekerja dapat berlaku demi hukum apabila pemberi kerja tidak memenuhi kesepakatan kontrak. Ketentuan tersebut berlaku ketika pekerja menjalankan pekerjaan di luar kesepakatan dan masa kerjanya telah melewati batas yang ditentukan.

“Kemudian, katanya ada frasa demi hukum? Betul. Kalau misalnya seseorang dikontrak PKWT, kemudian pemberi kerjanya ingkar, dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya bukan sesuai kontrak dan masa kerjanya juga lewat, maka demi hukum dia menjadi PKWTT,” ujar Indah Anggoro Putri.

Ketentuan tersebut memberikan perlindungan lebih kuat bagi pekerja agar pelaksanaan kontrak sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, penguatan pengawasan ketenagakerjaan melalui pengalihan pengawas dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat paling lambat dua tahun diharapkan memastikan penerapan aturan berjalan konsisten di seluruh wilayah.

“Jadi, artinya Kementerian Ketenagakerjaan akan mengambil alih semua pengawas-pengawas ketenagakerjaan di daerah paling lambat dua tahun,” sambung Indah.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan undang-undang tersebut memberikan acuan bagi pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja dalam memahami hak, kewajiban, serta perlindungan yang berlaku dalam hubungan kerja.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli.

UU Nomor 27 Tahun 2026 terdiri atas 23 bab dan 313 pasal yang mengatur hubungan kerja, perlindungan pengupahan dan kesejahteraan, pemutusan hubungan kerja, hingga dana cadangan pesangon. Regulasi ini disahkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Penerapannya diharapkan memperkuat kepastian status pekerja PKWT, mendorong kepatuhan perusahaan terhadap perjanjian kerja, serta mewujudkan hubungan industrial yang lebih adil dan berkelanjutan. (*)

Author

redaksi

Follow Me
Other Articles
Previous

Mendukung Mekanisme Pergantian Wapres Sesuai Ketentuan Hukum

Next

Pemerintah Perkuat Perlindungan Buruh, Masa Kontrak PKWT Kini Lebih Terukur

Kabinet Merah Putih

Kategori Berita

  • Agama dan Pluralitas
  • Ekonomi dan Investasi
  • Kriminal
  • Otomotif
  • Polhukam
  • Ragam
  • SDA & Agraria
Copyright 2026 — . All rights reserved. Blogsy WordPress Theme