Skip to content
-
Subscribe to our newsletter & never miss our best posts. Subscribe Now!
  • https://www.facebook.com/
  • https://twitter.com/
  • https://t.me/
  • https://www.instagram.com/
  • https://youtube.com/

Cepat Tepat Terpercaya

Cepat Tepat Terpercaya

  • Home
  • Ekonomi dan Investasi
  • Polhukam
  • Ragam
  • SDA dan Agraria
  • Home
  • Ekonomi dan Investasi
  • Polhukam
  • Ragam
  • SDA dan Agraria
Subscribe
Close

Search

SDA & Agraria

Kenaikan UMP 2027 Optimis Perkuat Daya Beli dan Keberlanjutan Usaha

By redaksi
November 19, 2026 2 Min Read
Comments Off on Kenaikan UMP 2027 Optimis Perkuat Daya Beli dan Keberlanjutan Usaha

JAKARTA – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha. Kebijakan pengupahan yang berbasis kondisi ekonomi daerah dipandang dapat mempertemukan kebutuhan kesejahteraan buruh dan keberlanjutan lapangan kerja.

Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Badiul Hadi, menyatakan bahwa UMP 2027 perlu mengalami kenaikan agar penghasilan pekerja semakin mendekati kebutuhan hidup layak (KHL).

Penetapan besarannya menyesuaikan perhitungan yang memperhatikan kondisi perekonomian masing-masing daerah.

“Tetapi besarannya harus mempertimbangkan kondisi ekonomi, inflasi, produktivitas, serta keberlanjutan usaha dan penciptaan lapangan kerja di setiap daerah secara terukur,” ujar Badiul.

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memberikan dasar penghitungan upah minimum melalui pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Badiul juga mengemukakan pentingnya pendekatan yang berbeda antardaerah. Wilayah dengan kesenjangan besar antara upah minimum dan KHL membutuhkan perhatian tersendiri dibandingkan daerah yang tingkat upahnya telah mendekati kebutuhan hidup layak.

“Sementara daerah dengan upah mendekati KHL mempertimbangkan produktivitas dan kemampuan dunia usaha,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa pemerataan kesejahteraan tidak selalu berarti menerapkan persentase kenaikan yang sama di seluruh wilayah.

“Pemerintah perlu memastikan formula transparan, berbasis data, melibatkan pekerja dan pengusaha, serta meningkatkan daya beli secara berkelanjutan,” imbuh Badiul.

Sejalan dengan pentingnya keseimbangan tersebut, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur hak dan kewajiban seluruh pihak dalam hubungan industrial.

Regulasi itu juga memuat ketentuan perlindungan pekerja, termasuk kompensasi pekerja kontrak dan jaminan kehilangan pekerjaan.

“Nanti ada hal baru, ada survei KHL yang dilakukan oleh BPS [Badan Pusat Statistik], berkonsultasi dengan dewan-dewan pengupahan,” kata Putri.

Dengan mempertimbangkan daya beli, produktivitas, serta kondisi usaha secara bersamaan, pembahasan UMP 2027 diarahkan pada kebijakan pengupahan yang mendukung kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja.

Author

redaksi

Follow Me
Other Articles
Previous

UU Ketenagakerjaan Baru Perkuat Landasan Pengupahan Berkeadilan pada UMP 2027

Next

Aturan Baru UMP 2027 Perkuat Kepastian Upah dan Kebutuhan Hidup Layak

Kabinet Merah Putih

Kategori Berita

  • Agama dan Pluralitas
  • Ekonomi dan Investasi
  • Kriminal
  • Otomotif
  • Polhukam
  • Ragam
  • SDA & Agraria
Copyright 2026 — . All rights reserved. Blogsy WordPress Theme