Pemerintah Sempurnakan Tata Kelola MBG melalui Integrasi Data Lintas Kementerian
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembaruan dan integrasi data penerima manfaat lintas kementerian. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi pelaksanaan program agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran, transparan, serta mampu menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Selain memperbaiki akurasi penerima, pemerintah juga mendorong pengawasan menyeluruh untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif dan kualitas makanan tetap terjaga.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pembenahan MBG diarahkan pada tiga aspek utama, yakni pencegahan keracunan makanan, efisiensi anggaran, serta penindakan terhadap pelanggaran tata kelola. Upaya tersebut diperkuat melalui transformasi MBG 2.0 yang mencakup evaluasi pembiayaan dan operasional penyelenggaraan program.
“Kepala BGN telah melakukan transformasi MBG 2.0, salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi anggaran MBG sebesar 44 Triliun yang terdiri dari efisiensi anggaran BGN, efisiensi insentif yayasan, efisiensi dana operasional SPPG dan Virtual Account ganda,” kata Zulkifli.
Menurutnya, efisiensi tersebut perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan agar manfaat program tetap optimal. Pembenahan juga diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan transformasi MBG 2.0 dilaksanakan melalui penajaman sasaran penerima manfaat atau refocusing, peningkatan pengawasan, serta pembenahan sistem penyelenggaraan. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan pengurangan komitmen pemerintah, melainkan upaya memastikan bantuan diterima kelompok yang benar-benar membutuhkan.
“Refocusing ini kami lakukan agar program semakin tepat sasaran,” ujarnya.
Sudaryono juga menekankan pentingnya pemutakhiran data dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi satuan pendidikan, sekaligus memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan prevalensi stunting tinggi, serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).
“Data harus terverifikasi dan yang fiktif harus dicoret. Alur kerja juga harus bisa dipantau melalui sistem digital,” ucapnya.
Melalui integrasi data lintas kementerian, verifikasi penerima, dan pengawasan digital, pemerintah berupaya membangun MBG yang semakin akuntabel. Pembenahan ini menjadi fondasi penting agar anggaran tepat guna, distribusi lebih merata, dan manfaat program berkelanjutan bagi peningkatan kualitas gizi generasi Indonesia.