Pakar Hukum Pidana Gencar Sosialisasi KUHP Baru, Kini Giliran di Kota Semarang
SEMARANG – Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) gencar melakukan sosialisasi KUHP baru. Kali ini, Mahupiki menyelenggarakan sosialisasi KUHP baru di Kota Semarang, Rabu (1/2/2023). Sosialisasi KUHP tersebut juga dihadiri oleh Guru…
Gelar Sosialisasi di Semarang, MAHUPIKI dan Pakar: KUHP Baru Upaya Demokratisasi Hukum Pidana Indonesia
Semarang – Sekjen Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Dr. Ahmad Sofyan, mengatakan sosialisasi KUHP Baru ini merupakan suatu hal yang positif agar masyarakat dari segala lapisan dapat memahami isi dari KUHP Baru. Hal itu penting…
MAHUPIKI Sosialisasikan KUHP Nasional di Semarang
Semarang – Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) menggelar sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Semarang, Jawa Tengah, Rabu, (1/2/2023). Acara yang diselenggarakan di Hotel Patra Semarang merupakan hasil…
MAHUPIKI Gelar Sosialisasi KUHP Baru di Kota Semarang
SEMARANG – Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) menggelar acara sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Hotel Patra Semarang, Rabu (1/2). Kegiatan tersebut…
Hindari Salah Persepsi, Mahupiki dan Pakar Sosialisasi KUHP Baru di Semarang
Semarang – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo telah secara resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. KUHP Nasional yang baru ini memiliki masa transisi selama tiga tahun…
Menggandeng Pakar, Mahupiki Sosialisasi KUHP Baru di Kota Semarang
Semarang-Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang menggelar acara sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (1/2). Salah satu narasumber,…
Akademisi UGM Sebut Perppu Cipta Kerja Bisa Selamatkan Indonesia dari Krisis
JurnalRedaksi, Jakarta – Pakar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada, Nindyo Pramono mengatakan jika presiden memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja jo Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dengan alasan kegentingan. Menurutnya,…
Penerbitan Perppu Cipta Kerja Untuk Mengantisipasi Gejolak Ekonomi
JurnalRedaksi, Jakarta – Penerbitan Perppu Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah untuk mengantisipasi gejolak ekonomi yang terjadi tahun 2023. Lahirnya peraturan tersebut pun telah memenuhi unsur kegentingan sesuai dengan aturan yang ada. Tidak…
Perppu Cipta Kerja Solusi Hadapi Ketidakpastian Global
Jakarta — Perppu Cipta Kerja mampu menghadirkan kepastian hukum sekaligus mengisi kekosongan hukum yang ditinggalkan oleh UU Ciptaker sebelumnya, selain itujuga menjadi sebuah solusi dan kebijakan sangat…
Kepala BIN: Pimpinan Daerah Agar Antisipasi dan Bersiap Hadapi Tahun Gelap 2023
Jakarta – Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan mengimbau kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya di 2023. Sebab, tahun ini dianggap sebagai tahun gelap dan penuh…