Perppu Cipta Kerja Memenuhi Unsur Kegentingan
Oleh : Gita Oktaviani )* Perppu Cipta Kerja yang telah ditandatangani pemerintah diyakini telah memenuhi unsur kegentingan yang memaksa. Penyebabnya karena saat ini dunia dihadapkan pada munculnya Instabilitas global dan pemerintah harus bertindak tegas…
Penyelenggaraan Pemilu 2024 Tetap Sesuai dengan Jadwal
Oleh : Tyas Permata Wiyana )* Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tetap akan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebelumnya. Hal tersebut lantaran sejauh ini masih belum ada komunikasi yang terjadi diantara partai politik di parlemen…
Tindak Tegas KST Papua Peneror Warga Sipil
Oleh : Timotius Gobay )* Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua kembali berulah dengan menembak warga sipil. Masyarakat pun mendukung tindakan tegas terhadap kelompok tersebut agar tidak ada lagi kekerasan terhadap masyarakat sipil. Papua tak…
Perppu Ciptaker Hadirkan Kepastian Hukum dan Dukung Iklim Investasi
Oleh : Devi Putri Anjani )* Adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja mampu menghadirkan sebuah kepastian dan juga ketegasan untuk lebih mendukung kelancaran iklim investasi yang sangat dibutuhkan oleh Tanah Air, khususnya…
Ajak Publik Pahami Substansi KUHP Nasional, Mahupiki Gelar Sosialisasi di Manokwari
Oleh: Yafeth Snap )* Pentingnya publik memahami bagaimana substansi yang dimiliki dalam KUHP Nasional, Mahupiki gelar sosialisasi ke seluruh pelosok negeri hingga di Manokwari untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat terkait KUHP Nasional secara jauh lebih…
KUHP Baru Sangat Demokratis Karena Disusun Melalui Konsultasi Publik
Oleh : Lucky Pratama )* Setelah 77 Tahun Indonesia merdeka, Indonesia akhirnya memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional. Pembaruan KUHP ini telah diinisiasi sejak tahun 1963. Pasca disahkan tanggal 6 Desember…
Mahupiki Sosialisasikan Keunggulan KUHP Nasional di Manokwari
Oleh : Doren Lokbere )* KUHP Nasional memiliki tujuan positif untuk memperbaiki hukum pidana nasional dan juga telah menjunjung tinggi keberadaan HAM secara universal. Tema tersebut mengemuka dalam sosialisasi KUHP oleh Masyarakat Hukum Pidana dan…
Guru Besar Hukum dan Mahupiki Jelaskan Keunggulan KUHP Nasional di Manokwari
Oleh : Reenee Winda )* Dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional asli milik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah RI telah menetapkan…
Gandeng Guru Besar, MAHUPIKI Sosialisasi KUHP Nasional di Manokwari Papua Barat
MANOKWARI – Sekjen Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), Dr.Ahmad Sofyan mengatakan sosialisasi KUHP Nasional dirancang bukan hanya mendiseminasikan kepada masyarakat namun juga berdialog langsung dengan penyusunnya tentang…
Hadirkan Berbagai Pakar Hukum, Mahupiki Gelar Sosialisasi KUHP Nasional di Manokwari
Manokwari — Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) terus menggelar rangkaian kegiatan sosialisasi mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional di beberapa daerah di Indonesia. Terbaru, mereka melaksanakan kegiatan…