Jakarta, jurnalredaksi– Dua kelompok warga dari suku Nduga dan Lanny Jaya yang terlibat bentrok di Wamena, Papua, beberapa waktu lalu sepakat berdamai dengan membayar denda Rp2,5 miliar dan 20 ekor babi. Proses kesepakatan damai itu disaksikan jajaran TNI-Polri dari Kodim 1702/Jayawijaya, Batalyon Infanteri 756/WMS dan Polres Jayawijaya bersama Forkopimda Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Lanny Jaya.
Penyelesaian permasalahan tersebut diawali dengan rapat koordinasi bersama oleh Forkopimda Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Lanny Jaya dengan unsur TNI-Polri bertempat di Gedung Otonom Wenehule Huby, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Rabu kemarin.
Pada rapat tersebut, Bupati Nduga Wentius Nimiangge mengungkapkan bahwa pihak keluarga korban mendiang Yonas Kelnea dan mendiang Luok Heluka menuntut agar pelaku pembunuhan diproses hukum dan meminta pemberian santunan berupa uang tunai sebesar Rp2,5 miliar dan 20 ekor babi.
Sementara Bupati Kabupaten Lanny Jaya Befa Jigibalom menyatakan bersedia untuk memenuhi tuntutan korban khususnya masalah pembayaran denda dan santunan kepada keluarga korban.
Sementara itu Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Inf Arif Budi Situmeang pada kesempatan tersebut mendorong agar Pemerintah Daerah dapat segera melaksanakan proses perdamaian secara adat yaitu pembayaran adat dan upacara bakar darah, patah panah serta kedua belah pihak yang bertikai segera berdamai.
Selain itu pada saat perdamaian agar dihadirkan perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dari masing-masing suku yang bertikai.
Setelah pelaksanaan rapat, pada pukul 15.40 Wit, bertempat di rumah duka Kampung Elekma Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya telah berlangsung penyerahan santunan sesuai tuntutan pihak keluarga korban yang dihadiri sekitar 1.500 masyarakat.
Ditempat yang sama, Danrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan menyampaikan bahwa TNI akan menyikapi setiap permasalahan dengan pendekatan humanis. Khususnya dalam hal penyelesaian perang suku antara Suku Nduga dan Lany Jaya. TNI mengupayakan agar perdamaian segera dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda.
“Kami meminta kedua suku yang bertikai agar menahan diri dan menghentikan perang suku. Mari kita bersama menciptakan kondisi aman dan damai, agar pembangunan dapat berjalan dengan baik,” kata Danrem.
(CA/AA)
