JAKARTA Komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial kembali dibuktikan lewat langkah cepat merespons keluhan warganya. Menyikapi dinamika perubahan status desil dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah pusat langsung mengambil langkah perbaikan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menyatakan protes masyarakat tidak dipandang sebagai kegagalan sistem, melainkan instrumen penyempurnaan program.
“Pemerintah melihat masukan masyarakat sebagai bentuk kepedulian bersama. Keluhan soal perubahan desil ini justru kita jadikan bahan koreksi dan evaluasi konstruktif,” ujarnya.
Qodari menegaskan, pemerintah memposisikan masukan tersebut agar penyaluran bantuan sosial ke depan lebih presisi, sekaligus mencerminkan tata kelola yang adaptif.
“Sesuai arahan, setiap kementerian tidak boleh anti-kritik, melainkan harus cepat tanggap merespons dinamika sosial di lapangan,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan komitmen kabinet dalam menuntaskan polemik ini secepat mungkin.
“Tentu kita tidak akan diam. Pemerintah berjanji akan segera memperbaiki dan menyinkronkan kembali data desil DTSEN agar program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Pemerintah menyadari akurasi data desil sangat krusial untuk menjaga daya beli masyarakat kelas bawah, sehingga perbaikan sistem diinstruksikan tanpa penundaan.
“Stabilitas ekonomi masyarakat bawah adalah prioritas mutlak kami. Penyempurnaan data ini menjadi langkah strategis yang sedang kita pacu siang dan malam,” jelas Airlangga.
Sebagai ujung tombak pendataan, Badan Pusat Statistik (BPS) juga langsung bergerak mengeksekusi instruksi perbaikan melalui pemetaan yang lebih komprehensif.
“BPS saat ini tengah melakukan validasi ulang di lapangan secara menyeluruh. Kami memastikan metodologi dan pemutakhiran data DTSEN berjalan jauh lebih akurat,” kata Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti.
