Oleh: Ari Nurcahyo
Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menjadi bagian dari upaya menata kembali mesin pemerintahan agar lebih efektif menjalankan agenda nasional. Reshuffle tidak semestinya hanya dilihat dari pergantian pejabat, tetapi juga dari kemampuan pemerintahan dalam meningkatkan koordinasi, memperjelas kebijakan, mempercepat pelayanan publik, dan menghadirkan manfaat yang dirasakan masyarakat. Perubahan susunan kabinet akan memiliki arti apabila mampu mendorong perbaikan kinerja serta memperkuat pelaksanaan agenda pembangunan yang telah ditetapkan.
Deputi Direktur Pradipa Institute Agus Surono berpandangan, ukuran keberhasilan reshuffle tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menempati posisi tertentu. Menurutnya, perubahan tersebut perlu menghasilkan pemerintahan yang lebih terkoordinasi, konsisten, terukur, dan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Agus Surono menilai Asta Cita perlu diterjemahkan melalui kebijakan yang konkret, memiliki target jelas, serta dapat dievaluasi secara terbuka. Dengan demikian, pergantian struktur pemerintahan tidak berhenti pada perubahan jabatan, tetapi juga membawa perubahan terhadap kualitas kerja birokrasi.
Penguatan tata kelola menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Koordinasi antarkementerian harus diperkuat untuk mengurangi tumpang tindih kebijakan. Setiap kementerian juga perlu mempunyai indikator kinerja, target realistis, serta mekanisme evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pada sektor ekonomi, Agus Surono menilai pertumbuhan perlu berjalan bersama penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional, pemberdayaan UMKM, investasi produktif, dan peningkatan daya saing. Pertumbuhan ekonomi pada akhirnya harus mampu meningkatkan daya beli sekaligus membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas.
Agenda hilirisasi dan industrialisasi juga perlu diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah di dalam negeri. Hilirisasi tidak cukup hanya meningkatkan investasi dan ekspor komoditas, tetapi harus diikuti penguatan teknologi, kapasitas industri nasional, kualitas tenaga kerja, serta keterlibatan pelaku usaha domestik. Sementara itu, ketahanan pangan perlu diperkuat melalui kebijakan yang terintegrasi mulai dari produksi, irigasi, pupuk, benih, distribusi, hingga kepastian harga dan kesejahteraan petani. Upaya tersebut tetap perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Pembangunan sumber daya manusia juga menjadi agenda penting. Pendidikan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi guru, pemerataan akses, penguatan pendidikan vokasi, dan keterkaitan dengan kebutuhan dunia kerja. Agus Surono menilai bonus demografi hanya akan menjadi kekuatan apabila disertai peningkatan kualitas manusia. Sektor kesehatan juga membutuhkan penguatan layanan dasar, pemerataan akses, ketersediaan tenaga kesehatan, dan sistem yang mampu menghadapi berbagai risiko kesehatan.
Pembangunan infrastruktur perlu semakin berorientasi pada manfaat ekonomi dan sosial. Infrastruktur tidak cukup diukur berdasarkan capaian fisik, tetapi juga harus mampu meningkatkan konektivitas, produktivitas daerah, pemerataan, dan kesempatan ekonomi. Di sisi lain, transformasi digital perlu didukung melalui pengembangan talenta digital, riset, kecerdasan artifisial, serta penguatan teknologi nasional. Agenda energi juga harus dijalankan secara realistis melalui diversifikasi sumber energi, pengembangan energi terbarukan, efisiensi, dan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak perubahan kebijakan.
Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga menjadi fondasi penting dalam pemerintahan. Kepastian hukum, transparansi, independensi institusi penegak hukum, serta pencegahan korupsi diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik. Pemerataan pembangunan juga perlu menjadi perhatian agar manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi dapat dirasakan masyarakat di daerah tertinggal, perdesaan, kawasan perbatasan, hingga Indonesia bagian timur. Perlindungan sosial pun harus semakin tepat sasaran melalui perbaikan data, integrasi program, transparansi, dan evaluasi dampak.
