Oleh: Dwi Saputri)*
Hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 65,4 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Temuan ini menjadi gambaran bahwa berbagai kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah memperoleh penerimaan positif dari masyarakat, khususnya program yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar.
Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menjelaskan, survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sebesar 2,83 persen. Survei melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi, 116 kabupaten/kota, 120 desa/kelurahan, dan 120 rumah tangga yang dipilih secara acak. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 26 September hingga 6 Oktober 2026. Dengan cakupan responden tersebut, hasil survei memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah, meskipun interpretasinya tetap perlu mempertimbangkan batas metodologis penelitian.
Selain tingkat kepuasan, survei PPI mencatat bahwa 67 persen responden optimistis pemerintah mampu menjalankan kewajibannya dengan baik. Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo secara khusus mencapai 65,2 persen, terdiri atas 62,3 persen responden yang menyatakan puas dan 2,9 persen yang menyatakan sangat puas. Angka tersebut memperlihatkan bahwa penilaian terhadap Presiden secara umum sejalan dengan evaluasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
Salah satu aspek penting dari hasil survei tersebut adalah penilaian masyarakat terhadap program pemerintah yang dianggap paling baik. Bantuan sosial (bansos) menempati urutan pertama, disusul Sekolah Rakyat pada posisi kedua dan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada posisi ketiga. Program sekolah gratis hingga perguruan tinggi berada di urutan keempat, sedangkan layanan cek kesehatan gratis menempati urutan kelima. Urutan ini menunjukkan bahwa program yang berkaitan dengan perlindungan sosial, pendidikan, pemenuhan gizi, dan akses kesehatan menjadi bagian penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Bansos menjadi program yang paling banyak disebut oleh responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Penilaian tersebut antara lain didasarkan pada persepsi bahwa bantuan sosial semakin banyak disalurkan. Selain itu, penegakan hukum terhadap koruptor juga dinilai semakin baik. Kedua aspek ini memperlihatkan bahwa kepuasan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan manfaat ekonomi yang dirasakan secara langsung, tetapi juga dengan harapan terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang adil.
Dalam konteks kebijakan publik, tingginya apresiasi terhadap bansos menunjukkan pentingnya keberlanjutan program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari peningkatan jumlah bantuan. Ketepatan sasaran, transparansi penyaluran, serta dampaknya terhadap kesejahteraan penerima juga perlu menjadi perhatian. Dengan demikian, bantuan sosial dapat berfungsi bukan sekadar sebagai penyangga kebutuhan jangka pendek, melainkan juga sebagai bagian dari upaya mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat.
