Oleh : Andri Wijaya )*
Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai aktor utama dalam memimpin perhelatan diplomasi global dunia Islam melalui pelaksanaan Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara OKI (PUIC) di Jakarta.
Selama empat hari penuh, dari 12 hingga 15 Mei 2025, Gedung DPR RI menjadi pusat perhatian dunia Islam sekaligus menjadi panggung yang sangat strategis dalam merumuskan bagaimana arah baru dari kerja sama antar parlemen negara-negara anggota OKI.
Penutupan konferensi tersebut tidak hanya menandai berakhirnya rangkaian agenda penting bertaraf internasional, tetapi juga sekaligus membuka babak baru bagi Indonesia sebagai pemimpin dialog dan solidaritas global.
Sejumlah pemimpin parlemen memberikan pengakuan secara terbuka terhadap bagaimana peran strategis Indonesia dalam mendorong terwujudnya transformasi PUIC. Ketua Parlemen Republik Pantai Gading, Adama Bictogo, menilai bahwa konferensi ke-19 mencerminkan adanya perubahan secara signifikan dalam dinamika internal organisasi tersebut. Di bawah kepemimpinan Indonesia, PUIC memasuki era baru yang ditandai oleh tata kelola yang lebih terstruktur dan semangat kolaboratif yang semakin kuat.
Menurut Bictogo, posisi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia Islam memberikan legitimasi yang sangat kuat bagi peran barunya dalam membentuk bagaimana arah masa depan parlemen negara-negara OKI.
Indonesia dinilai sangat berhasil menghadirkan platform yang jauh lebih inklusif dan dialogis, sehingga semakin memperkuat suara kolektif umat Muslim dalam berbagai isu global. Komitmen Indonesia dalam mendorong solusi damai serta terus mempererat solidaritas antar negara Islam juga menjadi perhatian utama bagi dunia internasional.
Lebih dari sekadar tuan rumah, Indonesia melalui DPR RI menunjukkan bagaimana kapasitas diplomasi parlemen yang sangat matang. Ketua DPR RI, Puan Maharani, memanfaatkan konferensi tersebut sebagai sebuah momentum penting dan bersejarah untuk semakin memperluas jejaring kerja sama.
Dalam pertemuan bilateral dengan Ketua Dewan Rakyat Parlemen Malaysia, Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul, Puan mendorong terwujudnya sinergi antar parlemen dalam upaya untuk mampu menjawab tantangan global secara bersama.
Melalui dialog tersebut, kedua negara sepakat untuk semakin memperkuat kerja sama di berbagai bidang strategis, termasuk sektor perdagangan digital dan penguatan UMKM, pertahanan kawasan, serta hubungan antar masyarakat.
Bagi Puan, kerja sama lintas sektor jelas menjadi sebuah dasar yang penting bagi terwujudnya stabilitas dan kesejahteraan kawasan. Ia juga menekankan mengenai betapa pentingnya membangun fondasi solidaritas melalui jalur diplomasi parlementer yang jauh lebih aktif, baik di level bilateral, regional, maupun global.
Puan melihat PUIC ke-19 sebagai ajang konsolidasi yang sangat penting untuk dapat merespons adanya tantangan global yang semakin kompleks belakangan ini, khususnya dalam isu-isu kemanusiaan.
Solidaritas antar parlemen dianggap menjadi hal yang sangat krusial untuk terus menumbuhkan ketahanan sosial di tengah dinamika geopolitik dunia yang fluktuatif seperti saat ini. Dalam forum tersebut, Puan juga menyampaikan pandangan bahwa kerja sama antar negara Muslim perlu diarahkan pada pemenuhan hak dasar, seperti pendidikan Islam yang lebih berkualitas dan upaya perlindungan anak-anak serta perempuan, terutama di wilayah konflik.
Lebih lanjut, Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, menambahkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Malaysia sebenarnya telah lama terjalin dengan erat, baik secara budaya maupun geopolitik.
Dalam forum PUIC ke-19, relasi strategis tersebut semakin diperkuat melalui undangan secara langsung dari Ketua Parlemen Malaysia kepada Puan Maharani untuk menghadiri AIPA 2025 di Malaysia, yang menandakan betapa eratnya jejaring diplomatik yang telah dibangun Indonesia selama ini.
Konferensi PUIC ke-19 tidak hanya merayakan peringatan 25 tahun berdirinya organisasi tersebut, tetapi juga sekaligus menjadi ajang refleksi yang sangat penting atas perjalanan panjang parlemen negara-negara OKI dalam membangun solidaritas.
Sejumlah isu krusial menjadi pembahasan utama dalam forum ini, mulai dari situasi di Palestina, perlindungan kelompok minoritas Muslim, hingga resolusi terkait pendidikan dasar Islam dan Arab bagi anak-anak. Keseluruhan pembahasan mencerminkan arah baru PUIC sebagai wadah kebijakan yang lebih solutif dan berbasis nilai-nilai kemanusiaan.
Forum strategis tersebut juga menyoroti pentingnya partisipasi perempuan dalam proses politik. Minimnya keterwakilan perempuan di parlemen negara-negara anggota menjadi tantangan tersendiri.
Karena itu, dorongan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam forum-forum global seperti PUIC mendapat perhatian serius. Di samping itu, suara-suara solidaritas terhadap anak-anak dan perempuan di wilayah konflik turut menguat, menyerukan dukungan finansial dan kemanusiaan yang lebih konkret melalui kerja sama internasional.
Rangkaian pertemuan yang berlangsung selama konferensi, termasuk pembahasan isu lingkungan, hak asasi manusia, dan dialog antar peradaban, memperlihatkan bagaimana forum PUIC telah berkembang menjadi lebih komprehensif dan relevan dengan tantangan zaman.
Dengan berakhirnya pelaksanaan PUIC ke-19, Indonesia dinilai berhasil memanfaatkan momentum tersebut untuk menegaskan peran strategisnya, bukan hanya sebagai penyelenggara, tetapi juga sebagai motor penggerak arah baru diplomasi Islam global.
Sebagai presidensi PUIC ke-19, DPR RI berhasil memikul tanggung jawab besar dalam menjaga semangat kolaboratif tersebut tetap hidup. Dunia internasional memberikan apresiasi tinggi terhadap Indonesia atas keberhasilan dalam membawa suara dunia Islam ke panggung global dengan pendekatan yang inklusif, demokratis, dan solutif. (*)
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
