Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengembangan program Sekolah Rakyat melalui penambahan fasilitas fisik dan tenaga pengajar di berbagai daerah. Langkah ini menjadi bagian dari agenda prioritas pembangunan sumber daya manusia tahun 2026 yang difokuskan pada pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dukungan terhadap program ini ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden menilai bahwa penguatan Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
“Pemerataan pendidikan menjadi kunci dalam menekan angka kemiskinan struktural,” jelasnya.
Presiden juga menegaskan bahwa negara harus hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, tanpa memandang latar belakang ekonomi.
Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pemerintah tidak ingin Sekolah Rakyat hanya unggul dari sisi bangunan, tetapi juga dari kualitas pembelajaran. Ia menegaskan bahwa peningkatan fasilitas harus berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi guru.
“Kami memastikan setiap sekolah memiliki tenaga pengajar yang kompeten dan berdedikasi. Anak-anak harus mendapatkan layanan pendidikan terbaik, bukan sekadar ruang kelas baru,” katanya.
Menurutnya, proses pemetaan kebutuhan guru terus dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan rasio guru dan siswa tetap ideal.
“Ada pelatihan tambahan bagi guru yang ditempatkan di Sekolah Rakyat agar mampu menangani pendekatan pembelajaran berbasis karakter dan penguatan literasi serta numerasi,” imbuhnya.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran yang signifikan dalam APBN 2026 untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk rehabilitasi sekolah rusak dan penyediaan perangkat pembelajaran digital.
“Program ini juga disinergikan dengan upaya peningkatan kualitas gizi siswa serta penguatan pendidikan karakter,” pungkasnya.
