Jakarta — Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan skema khusus bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini dilakukan agar layanan pemenuhan gizi dapat menjangkau masyarakat di daerah dengan karakteristik geografis yang berbeda, sekaligus memastikan kelompok rentan memperoleh akses gizi yang lebih merata.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari mengatakan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan skema khusus pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Langkah ini dilakukan agar layanan pemenuhan gizi dapat menjangkau masyarakat di daerah yang memiliki karakteristik geografis dan kepadatan penduduk berbeda dengan wilayah perkotaan. Jadi, memang skema tersendiri,” ujar Qodari.
Ia mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemfokusan ulang (refocusing) program MBG yang kini diprioritaskan bagi kelompok ibu menyusui, ibu hamil, dan balita (3B), serta masyarakat di wilayah 3T.
Pelaksanaan MBG di wilayah 3T akan mengedepankan pendekatan yang lebih adaptif melalui pemanfaatan pangan lokal, penyederhanaan rantai distribusi, serta penyesuaian mekanisme operasional sesuai kondisi daerah. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pasokan sekaligus memberdayakan petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha pangan lokal.
Sejalan dengan penguatan layanan tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang menetapkan empat prioritas utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari penataan ulang penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, peningkatan kualitas layanan, hingga penguatan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memastikan program MBG berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
“Prioritas pertama adalah melakukan refocusing penerima manfaat MBG. Langkah ini dilakukan agar program lebih terarah kepada kelompok rentan dan wilayah yang masih menghadapi tantangan pemenuhan gizi. Dengan penataan ulang sasaran penerima, manfaat program diharapkan dapat dirasakan secara lebih optimal.” kata Nanik.
Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan agar penyediaan, pengolahan, hingga distribusi makanan bergizi berjalan efektif.
Melalui skema yang lebih adaptif dan evaluasi berkala, Program MBG diharapkan mampu memperluas pemerataan layanan gizi sekaligus memastikan masyarakat di wilayah 3T memperoleh manfaat secara optimal.
