Oleh: Adi Prasetyo *)
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama ini kerap dipahami sebagai persoalan yang harus diselesaikan ketika api sudah muncul. Padahal, kebakaran yang telah meluas membutuhkan sumber daya jauh lebih besar untuk dikendalikan dan berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas ekonomi.
Karena itu, penanganan karhutla perlu bergerak dari pendekatan reaktif menuju strategi preventif. Pemerintah memiliki posisi penting dalam perubahan pendekatan tersebut karena mampu menghubungkan kebijakan, data, teknologi, aparat, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat dalam satu sistem penanganan yang terpadu.
Kebutuhan tersebut semakin nyata pada September 2026. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, mengingatkan bahwa September masih menjadi fase kritis karhutla. Kondisi kering yang dominan, tingginya titik panas, serta pengaruh El Nińo yang diperkirakan bertahan hingga awal 2027 membuat kewaspadaan tidak boleh diturunkan.
Dalam kondisi seperti ini, menunggu kebakaran terjadi bukan lagi pilihan yang efektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi mengenai cuaca, kekeringan, hotspot, kondisi gambut, dan kualitas udara segera diterjemahkan menjadi tindakan pencegahan di lapangan.
Peran BMKG menjadi penting dalam menyediakan informasi cuaca, iklim, kualitas udara, serta peringatan dini. Data tersebut dapat menjadi dasar pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan wilayah prioritas, menyiapkan sumber daya, serta mengantisipasi potensi kebakaran sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
Pendekatan berbasis informasi tersebut juga diperkuat dengan pemanfaatan teknologi. Pemantauan hotspot, satelit, drone, hingga analisis kondisi atmosfer memungkinkan penanganan dilakukan lebih cepat dan terarah. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilakukan secara adaptif bersama BNPB, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan berbagai pihak menjadi contoh bahwa teknologi dapat menjadi bagian dari strategi mitigasi.
Namun, pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan teknologi. Kolaborasi manusia tetap menjadi faktor utama. Penanganan karhutla di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, menunjukkan bagaimana pemerintah daerah, BNPB/BPBD, TNI, Polri, pemadam kebakaran, dunia usaha, relawan, dan masyarakat dapat bergerak bersama.
