Oleh: Maria Yarangga*
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan tantangan lingkungan yang membutuhkan kesiapsiagaan, koordinasi, dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Di Papua, langkah pemerintah daerah bersama TNI-Polri dan berbagai instansi terkait menunjukkan keseriusan dalam memastikan potensi karhutla dapat dikendalikan sejak dini. Di tengah kondisi cuaca kering dan meningkatnya potensi kebakaran pada periode tertentu, kesiapan tersebut menjadi modal penting untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kebakaran.
Pemerintah Provinsi Papua telah mengambil langkah antisipatif melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Gubernur Papua Matius D. Fakhiri memimpin rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas kesiapan menghadapi karhutla dan kekeringan akibat dampak El Nino. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah menempatkan pencegahan sebagai prioritas, bukan sekadar bertindak setelah bencana terjadi. Pola penanganan semacam ini penting karena karhutla dapat berkembang dengan cepat apabila tidak segera dideteksi dan ditangani.
Matius Fakhiri menekankan perlunya gerak cepat dan kolaborasi antarlembaga agar kondisi yang pernah terjadi di sejumlah wilayah lain di Indonesia tidak terulang di Papua. Perhatian pemerintah terhadap periode Agustus hingga November yang berpotensi menjadi musim kering cukup panjang juga menunjukkan adanya perencanaan berbasis risiko. Dengan mengidentifikasi periode rawan sejak awal, pemerintah dapat mengoptimalkan kesiapan personel, sarana prasarana, serta mekanisme koordinasi di daerah.
Keseriusan tersebut diperkuat melalui keterlibatan TNI dan Polri. Pemerintah Provinsi Papua memandang kapasitas personel serta dukungan peralatan kedua institusi sebagai bagian penting dari sistem penanggulangan bencana. Ketersediaan kendaraan seperti water cannon dapat mendukung kebutuhan pemadaman sekaligus membantu distribusi air ketika masyarakat menghadapi kekeringan. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan negara tidak bekerja secara terpisah, melainkan diarahkan untuk memberikan perlindungan yang lebih cepat dan terkoordinasi kepada masyarakat.
Di sisi lain, Polda Papua membangun mekanisme deteksi dini melalui pemantauan titik panas atau hotspot secara berkelanjutan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus memanfaatkan sistem pemantauan untuk mengidentifikasi potensi kebakaran dan meneruskan informasi kepada jajaran kepolisian di wilayah terkait. Setelah menerima informasi, petugas melakukan pengecekan langsung berdasarkan koordinat yang tersedia. Mekanisme ini merupakan bentuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung respons lapangan sekaligus memastikan bahwa informasi titik panas diverifikasi sebelum menentukan langkah penanganan.
