Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah risiko gangguan pasokan akibat bencana alam dan kondisi cuaca ekstrem.
Pemerintah daerah diminta segera mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan harga sekaligus mengantisipasi penurunan produksi akibat kemarau panjang, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), maupun bencana lainnya.
Intervensi tersebut penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama ketika gangguan produksi dan distribusi berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok.
Melalui koordinasi pusat dan daerah, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia dan terjangkau.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus terhadap komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga pascabencana.
Sejumlah langkah dapat ditempuh, antara lain penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyelenggaraan pasar murah.
“Yang perlu kita waspadai, dan perlu kita intervensi, agar harga, terutama makanan-minuman di wilayah yang spesifik ada datanya di BPS, agar di daerah-daerah tersebut kita berikan atensi, dukungan, termasuk misalnya beras SPHP, pasar murah, dan lain-lain,” kata Tito.
Selain mengendalikan harga, pemerintah daerah juga diminta memperhitungkan risiko penurunan produksi pangan akibat tekanan cuaca dan bencana.
“Kemudian, kita juga perlu waspadai potensi produksi yang bisa menurun, karena adanya kemarau panjang, karhutla, dan lain-lain,” ujar Tito.
Menurutnya, pengendalian inflasi harus menjadi perhatian karena gejolak harga pangan berdampak langsung terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Itu yang kita harus jaga stabilitasnya, harga pangan, barang dan jasa, pangan yang paling utama, yang menyangkut masalah perut rakyat, daya beli masyarakat,” tuturnya.
Arahan tersebut kemudian diterapkan pemerintah daerah melalui berbagai intervensi langsung untuk menjaga keterjangkauan pangan di tengah tekanan akibat bencana.
