Oleh : Bagas Nurahman )*
Sejumlah hasil survei menunjukkan tingkat penerimaan publik yang cukup kuat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tingkat kepuasan masyarakat menjadi salah satu indikator bahwa berbagai program pemerintah masih mendapatkan respons positif dari publik.
Kondisi tersebut sekaligus menjadi modal penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk melanjutkan berbagai agenda pembangunan nasional. Dukungan masyarakat dapat menjadi energi tambahan bagi pemerintah dalam menjalankan program prioritas, sekaligus menjadi pengingat agar kinerja terus ditingkatkan.
Salah satu gambaran penerimaan publik terlihat dari survei Media Survei Nasional atau Median. Survei tersebut mencatat 56,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Angka itu terdiri atas 15 persen responden yang sangat puas dan 41,2 persen yang cukup puas.
Survei Median dilakukan pada 21 Juli hingga 2 Agustus 2026 dengan cakupan 38 provinsi. Sementara itu, 36 persen responden menyatakan tidak puas dan 7,8 persen lainnya tidak memberikan jawaban atau menyatakan tidak tahu.
Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menjelaskan bahwa tingkat kepuasan tersebut memperlihatkan adanya penilaian positif masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Menurutnya, hasil survei juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk melihat program yang sudah mendapatkan apresiasi sekaligus mengetahui persoalan yang masih menjadi perhatian publik. Sejumlah program pemerintah yang menyentuh kebutuhan masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan tersebut. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG, misalnya, menjadi salah satu program yang disebut responden sebagai alasan mereka memberikan penilaian positif.
Selain MBG, pemberantasan korupsi, dukungan terhadap petani, serta bantuan bagi masyarakat miskin juga menjadi faktor yang disebut dalam survei. Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat berpotensi memperkuat kepercayaan publik.
Namun, hasil survei juga memperlihatkan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah. Sebagian responden yang menyatakan tidak puas menyoroti persoalan korupsi dan kondisi ekonomi. Hal tersebut dapat menjadi masukan agar pemerintah tidak berhenti pada capaian yang sudah ada, tetapi terus melakukan pembenahan.
Legitimasi publik karena itu tidak hanya dapat dilihat dari tingginya angka kepuasan. Kepercayaan masyarakat perlu dipelihara melalui konsistensi kerja, keterbukaan terhadap evaluasi, serta kemampuan pemerintah memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Temuan positif mengenai kinerja pemerintah juga terlihat dari survei Poltracking Indonesia. Dalam survei evaluasi kinerja pemerintah dan program prioritas Prabowo-Gibran pada 2026, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah juga berada pada level yang tinggi. Temuan tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan positif dalam penilaian masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.
