Oleh: Arief Nugraha
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India, bukan sekadar pertemuan rutin para pemimpin negara berkembang. Deklarasi New Delhi yang dihasilkan dalam forum tersebut menjadi penanda penting mengenai bagaimana BRICS berupaya merespons perubahan tatanan global yang semakin kompleks. Bagi Indonesia, momentum tersebut memiliki arti strategis karena keanggotaan penuh di BRICS membuka ruang yang lebih luas untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi dalam membentuk agenda negara-negara Global South.
Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam KTT tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memilih mengambil posisi aktif dalam dinamika global. Pilihan ini penting karena dunia saat ini menghadapi ketidakpastian ekonomi, konflik geopolitik, perubahan iklim, perkembangan teknologi yang cepat, serta gangguan rantai pasok. Dalam kondisi seperti itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton. Diplomasi ekonomi dan politik perlu diarahkan untuk memastikan setiap forum internasional menghasilkan peluang konkret bagi pembangunan nasional.
Deklarasi New Delhi menjadi relevan karena memuat semangat untuk memperkuat multilateralisme dan mendorong tata kelola global yang lebih representatif serta responsif. Persoalan ini menjadi semakin penting ketika negara-negara berkembang sering kali menghadapi keterbatasan dalam menentukan aturan ekonomi dan perdagangan internasional. Karena itu, suara Indonesia di BRICS perlu digunakan untuk mendorong sistem global yang memberikan kesempatan lebih setara bagi negara berkembang.
Salah satu agenda penting yang dibawa Prabowo adalah reformasi sistem perdagangan dunia. Indonesia tetap memandang World Trade Organization (WTO) sebagai fondasi perdagangan multilateral. Namun, sistem tersebut perlu diperkuat agar lebih terbuka, adil, inklusif, transparan, dan tidak diskriminatif. Di tengah kecenderungan meningkatnya proteksionisme, negara berkembang membutuhkan ruang yang lebih besar untuk melindungi kepentingan ekonomi sekaligus memperluas akses pasar.
Agenda lainnya adalah memperluas penggunaan Local Currency Transaction (LCT). Transaksi menggunakan mata uang lokal dapat mengurangi biaya konversi dan risiko nilai tukar sekaligus memperkuat ketahanan sistem keuangan. Pengembangan konektivitas pembayaran digital, termasuk hubungan QRIS Indonesia dengan Unified Payments Interface India, menunjukkan bahwa kerja sama BRICS dapat diterjemahkan ke dalam manfaat yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat dan dunia usaha.
Isu perubahan iklim juga menjadi bagian penting dari agenda Indonesia. Transisi energi memang tidak dapat dihindari, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan kebutuhan pembangunan negara berkembang. Indonesia membutuhkan dukungan pembiayaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas agar agenda pengurangan emisi tidak berujung pada beban baru bagi negara yang masih membutuhkan pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja.
