JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperkuat peran Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India, yang menghasilkan Deklarasi New Delhi sebagai pijakan bersama dalam menghadapi berbagai tantangan global. Dalam forum tersebut, Prabowo membawa lima agenda strategis Indonesia, yakni reformasi sistem perdagangan dunia, perluasan transaksi mata uang lokal, keadilan ekologis dan pendanaan perubahan iklim, penguatan peran Indonesia dalam New Development Bank (NDB), serta tata kelola royalti digital global.
KTT yang dipimpin Perdana Menteri India Narendra Modi tersebut menjadi momentum bagi Indonesia sebagai anggota penuh BRICS untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi dalam pembentukan arah kerja sama negara-negara berkembang. Deklarasi New Delhi menekankan pentingnya penguatan multilateralisme, pembaruan institusi global agar lebih representatif dan responsif, serta aksi kolektif menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan.
Dalam agenda perdagangan, Prabowo mendorong reformasi sistem perdagangan dunia agar lebih terbuka, adil, inklusif, transparan, dan tidak diskriminatif. Indonesia tetap memandang World Trade Organization (WTO) sebagai fondasi penting perdagangan multilateral.
“Indonesia mendorong sistem perdagangan dunia yang lebih adil dan inklusif sehingga negara-negara berkembang dapat memperoleh kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang,” ujar Prabowo.
Prabowo juga mendorong perluasan Local Currency Transaction (LCT) untuk mengurangi biaya konversi, menekan risiko nilai tukar, dan memperkuat ketahanan sistem keuangan. Penguatan konektivitas pembayaran digital, termasuk hubungan QRIS Indonesia dengan Unified Payments Interface India, dinilai dapat mendukung aktivitas wisatawan, UMKM, dan pelaku usaha.
“Penguatan transaksi mata uang lokal merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi perdagangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi negara-negara anggota,” kata Prabowo.
Indonesia turut mendorong keadilan ekologis dan pendanaan perubahan iklim agar transisi energi tidak menghambat pembangunan negara berkembang. Di sektor pembiayaan, Indonesia mendorong penyelesaian proses keanggotaan dalam NDB untuk mendukung pembiayaan infrastruktur, energi bersih, ketahanan pangan, konektivitas, dan transformasi digital.
Sementara itu, agenda tata kelola royalti digital diarahkan untuk memperkuat perlindungan ekonomi bagi pencipta, seniman, musisi, penulis, dan pelaku industri kreatif.
