KUHP Dorong Keadilan Korektif dan Restorative
Oleh : Janu Farid Kesar )* Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah direvisi rupanya sempat menuai penolakan dari beberapa pihak, namun demikian, KUHP yang baru mampu mendorong keadilan korektif dan restorative yang dibutuhkan di zaman…
Wujudkan Pemilu Damai Tanpa Intoleransi dan Politik Identitas
Oleh : Naufal Putra Bratajaya )* Seluruh elemen masyarakat harus mampu bekerja sama demi mewujudkan gelaran Pemilu yang damai tanpa adanya intoleransi karena dapat bermuara pada radikalisme dan juga politik identitas yang sangat merusak iklim dan…
Lindungi Generasi Muda dari Radikalisme
Oleh : Alif Fikri )* Paham Radikal rupanya masih menjadi ancaman nyata pada saat ini. Paham tersebut juga menyasar generasi muda yang masih labil secara emosi, sehingga generasi muda harus mendapatkan perlindungan agar tidak terpapar oleh radikalisme.…
Mengapresiasi Pentingnya Perppu Cipta Kerja Bagi Dunia Usaha
Oleh : Putri Dewi Nathania )* Perppu Cipta Kerja yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah RI beberapa waktu lalu, khususnya bagi dunia usaha dianggap penting. Bukan hanya itu, namun juga membuktikan bagaimana negara hadir dan sangat mensupport kegiatan…
KUHP Baru Menjadi Jembatan Akan Keberagaman Sudut Pandang di Indonesia
Oleh : Safira Tri Ningsih )* Kehadiran KUHP nasional terbaru dianggap sangat mampu menjadi sebuah jembatan dan juga sekaligus menjadi jalan tengah akan adanya keberagaman sudut pandang yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia lantaran negara ini…
Masyarakat Harus Tetap Waspada Covid-19, Meskipun PPKM Dicabut
Oleh : Gita Oktaviani )* Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang selama ini menjadi kebijakan untuk menekan penularan Covid-19 telah resmi dicabut. Meski demikian masyarakat harus tetap waspada karena status darurat Covid-19 nasional…
KUHP Tidak Akan Berpengaruh Buruk pada Pariwisata
Oleh : Bimo Ariyan Beeran )* Ketika KUHP disahkan maka ada kekhawatiran dari pelaku usaha di bidang pariwisata, karena ada pasal zina yang melarang tinggalnya 2 orang dalam 1 tempat tanpa pernikahan. Kenyataannya tidak seperti itu karena dunia pariwisata…
Ketua DPR RI Tegaskan KUHP Baru sebagai Rekodifikasi Hukum Pidana Mampu Jawab Perkembangan di Masyarakat
Jakarta — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani menegaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru sebagai sebuah upaya untuk merekodifikasi hukum pidana dan juga mampu menjawab segala perkembangan di…
Pentingnya Pendekatan Penegakan Hukum untuk Berantas KST Papua
Oleh : Saby Kosay )* Pentingnya diberlakukan pendekatan penegakan hukum untuk bisa benar-benar memberantas Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua lantaran Indonesia sendiri merupakan sebuah negara hukum sehingga seluruh aspek kehidupan…
Dukung Kelancaran Pesta Demokrasi, Pemilu Harus Tanpa Politik Identitas
Oleh: Eva Kalyna Audrey )* Seluruh elemen masyarakat harus bersatu dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Pemilu sudah seharusnya terjadi tanpa sedikitpun adanya praktik politik identitas. Politik identitas memang…