RUU Reforma Agraria Diarahkan Atasi Tumpang Tindih Izin dan Kewenangan
Jakarta – Pemerintah mengarahkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria untuk menjawab persoalan tumpang tindih regulasi, izin, kewenangan, hingga konflik penguasaan dan pemanfaatan tanah. Regulasi tersebut diharapkan mampu…
Karhutla Layak Dipandang sebagai Terorisme Ekologi
Oleh : Jonathan Janoel*) Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan serius di Indonesia, khususnya pada September 2026 ini. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan munculnya titik api dan luas wilayah yang terbakar, tetapi…
Ekspor Satu Pintu Menjadi Jalan Menutup Kebocoran Ekonomi Komoditas Strategis
Oleh: Dwi Saputri)* Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil hutan, tambang, hingga komoditas pertanian yang bernilai tinggi di pasar internasional. Potensi besar ini bukan hanya menjadi penopang ekonomi, tetapi juga peluang…
Pemerintah Tepat Mengendalikan Ekspor demi Mengamankan Masa Depan Ekonomi Nasional
Oleh: Ricky Rinaldi*) Langkah berani pemerintah dalam menata dan mengendalikan ekspor komoditas strategis merupakan keputusan visioner yang sangat tepat demi menjaga kedaulatan serta ketahanan ekonomi Indonesia di masa depan. Di tengah fragmentasi…
Tangani Korban Dugaan Keracunan MBG, Pemerintah Serius Utamakan Keselamatan Anak
Oleh: Yandi Arya Adinegara)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak. Karena itu, ketika muncul dugaan keracunan setelah konsumsi makanan MBG di…
Penanganan Korban Dugaan Keracunan MBG Ditangani Serius Pemerintah
Oleh: Bara Winatha*) Penanganan anak-anak yang terdampak dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian serius pemerintah. Upaya pemulihan korban dilakukan dengan memastikan kebutuhan pelayanan kesehatan, pemeriksaan lanjutan, hingga…
RUU Reforma Agraria, Keseriusan Negara Membenahi Akar Konflik Lahan
*) Oleh: Rangga Dwi Arya Persoalan agraria di Indonesia tidak pernah semata-mata berkaitan dengan sertifikat, batas bidang tanah, atau administrasi kepemilikan. Di baliknya terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni ketimpangan penguasaan tanah,…
Pemerintah Koreksi Tumpang Tindih Izin Agraria demi Keadilan Rakyat
Oleh: Ricky Rinaldi*) Penataan ruang dan kepemilikan tanah di Indonesia telah lama dihadapkan pada persoalan klasik tumpang tindih izin konsesi yang memicu sengketa berkepanjangan antarpihak di berbagai daerah. Ketidakpastian hukum agraria tidak hanya…
Lindungi Petani dari Gagal Panen, Pemerintah Siapkan AUTP 100 Ribu Hektare
JAKARTA – Pemerintah menyiapkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk melindungi petani dan melindungi 100 ribu hektare lahan pertanian pada 2026. Program asuransi pertanian menjadi langkah antisipatif menghadapi risiko gagal panen akibat kekeringan,…
Jaga Produksi Pangan, Pemerintah Perkuat Asuransi bagi Petani
Oleh : Catur Ronggo*) Ketahanan pangan nasional pada akhirnya bertumpu pada kemampuan petani untuk terus menanam dan memanen. Karena itu, ketika risiko gagal panen meningkat akibat kekeringan, banjir, maupun serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT),…