HomeIndeks

Etika Demokrasi Ditekankan, Kritik Provokatif Dinilai Menyimpang

  • Share

20241108-Sosok-Idrus-Marham-Mantan-Napi-Korupsi-jadi-Waketum-Golkar
Jakarta – Dinamika demokrasi yang berkembang di tengah tantangan global mendorong pentingnya menjaga kualitas kritik publik agar tetap konstruktif dan bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi, namun harus disampaikan secara objektif dan tidak mengarah pada provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Hal ini mengemuka menyusul pernyataan pendiri SMRC, Saiful Mujani, yang menuai sorotan luas karena dinilai tidak mencerminkan etika bernegara.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa setiap bentuk kritik seharusnya berangkat dari data, objektivitas, serta memberikan solusi, bukan mendorong opini yang berpotensi memecah belah masyarakat. Pernyataan yang mengarah pada upaya delegitimasi pemerintahan dinilai tidak hanya keliru, tetapi juga berbahaya bagi stabilitas nasional.

banner 336x280

“Jangan karena kepentingan-kepentingan kita tidak terpenuhi, lalu kemudian kita mengambil pandangan-pandangan yang berbeda. Jangan karena ada kepentingan-kepentingan subjektif, jangan karena perbedaan-perbedaan politik di antara kita, lalu kemudian itu diwujudkan dalam bentuk-bentuk perlawanan yang tidak objektif lagi, tetapi sangat subjektif,” ujar Idrus Marham.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya menjaga kedewasaan dalam berpolitik. Kritik yang kehilangan pijakan rasional berpotensi menjadi alat mobilisasi yang menyesatkan publik. Dalam konteks ini, pandangan yang disampaikan oleh Saiful Mujani dinilai tidak mencerminkan sikap intelektual yang seharusnya mengedepankan kesejukan dan ketepatan analisis.

“Saya kira komunikasi dengan kelompok-kelompok kritis ini harus dilanjutkan. Ya harus dilanjutkan, harus tetap diajak mereka. Kalau sudah diajak mereka untuk berdiskusi, untuk berbicara, dan minta pandangan-pandangan, maka saya kira bukan lagi persoalan pemerintah. Yang tidak benar adalah kalau misalkan pemerintah tidak mengajak mereka,” tambah Idrus Marham.

  • Share
Exit mobile version