Bencana Hidrometeorologi Diwaspadai, BMKG Ingatkan Risiko Banjir dan Longsor
Jakarta – Pemerintah memperkuat kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seiring prakiraan meningkatnya hujan lebat hingga ekstrem pada akhir 2026 dan awal 2027. Penguatan peringatan dini, kesiapan pemerintah daerah, dan koordinasi lintas…
Musim Hujan Lebih Singkat, Semua Pihak Perlu Antisipasi Risiko Bencana Hidrometeorologi
Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir dan tanah longsor menyusul prakiraan musim hujan 2026/2027 yang datang lebih lambat dan berlangsung lebih singkat…
Pemerintah Kawal Penyaluran Bansos Beras hingga Penerima Manfaat
Jakarta — Pemerintah memastikan penyaluran bantuan pangan beras periode Oktober–Desember 2026 dikawal ketat hingga benar-benar sampai ke tangan penerima manfaat. Bantuan ini menyasar sekitar 33,2 juta penerima dari kelompok desil 1 hingga 4 berdasarkan…
Pemerintah Perkuat Penyaluran Bansos Beras bagi Keluarga Membutuhkan
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pemerintah memperkuat penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras untuk periode Oktober hingga Desember 2026 melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).…
Mengawal Penegakan Hukum Korporasi Karhutla demi Melindungi Masyarakat
Oleh: Setiawan Adi )* Penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi bagian penting dari upaya melindungi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah memperkuat pengawasan…
Mengejar Penegakan Hukum Karhutla Menjangkau Korporasi
Oleh: Rani Putri )* Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia semakin diarahkan untuk mengungkap pertanggungjawaban korporasi. Pemerintah tidak hanya memperkuat pemadaman, tetapi juga menelusuri dugaan pelanggaran di…
Pemerintah Perkuat Penegakan Hukum terhadap Korporasi Terkait Karhutla
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho mengatakan bahwa…
Penanganan Karhutla Diperketat, Dugaan Keterlibatan Korporasi Terus Diselidiki
Jakarta – Pemerintah memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia dengan menindak pihak-pihak yang diduga terlibat. Menko Polkam Dudung Abdurachman menyebut sebanyak 97 perusahaan telah teridentifikasi dalam…
Disiplin Fiskal Jadi Fondasi APBN, Pemerintah Jaga Daya Beli dan Keberlanjutan Program Rakyat
Oleh: Alexandro Demitrius*) Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memperkuat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi,…
Sinergitas Defisit APBN Terkendali Menjadi Penopang Kepercayaan Ekonomi Nasional
Oleh : Muhammad Fauzan* Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama ketika perekonomian menghadapi tekanan dari dinamika pasar keuangan global dan…