Oleh : Arif Rahman Jaya )*
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan independensinya dengan menahan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, atas dugaan kasus suap dan perintangan penyidikan.
Keputusan ini menegaskan bahwa supremasi hukum harus dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali. Dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi keadilan, tidak ada individu yang kebal dari jeratan hukum, termasuk tokoh politik berpengaruh.
Salah satu langkah yang patut seluruh pihak jalankan dalam menghormati adanya supremasi hukum terkait kasus Hasto yakni dengan mendukung penuh kelancaran program Retreat Kepala Daerah di Magelang, karena hal tersebut akan membantu menyamakan visi dan misi serta menjamin efektivitas berjalannya pemerintahan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa proses hukum yang berjalan di KPK tidak boleh mendapat intervensi dari siapapun, termasuk pemerintah.
Ia menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga penegak hukum yang independen dan memiliki kewenangan untuk menindak siapa saja yang terlibat dalam praktik korupsi. Oleh karena itu, semua pihak harus menghormati keputusan yang telah diambil oleh lembaga tersebut.
Yusril juga menekankan bahwa Hasto memiliki hak penuh untuk membela diri melalui jalur hukum yang tersedia, termasuk menunjuk tim kuasa hukum yang akan mendampinginya selama proses hukum berlangsung. Penghormatan terhadap supremasi hukum adalah landasan penting dalam menjaga integritas sistem peradilan di Indonesia.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa penahanan terhadap Hasto tidak berkaitan dengan gugatan praperadilan yang diajukan sebelumnya. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan penyidik KPK, yang meyakini bahwa kasus yang menjerat Hasto sudah cukup kuat untuk dibawa ke meja hijau.
Ia juga memastikan bahwa pimpinan KPK tidak melakukan intervensi terhadap tim penyidik yang menangani kasus tersebut. Langkah ini membuktikan bahwa lembaga antirasuah tetap konsisten dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Konsistensi ini penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mengapresiasi ketegasan KPK dalam menahan Hasto, yang dianggap sebagai bukti bahwa lembaga tersebut tidak terpengaruh oleh tekanan politik dari pihak mana pun.
Ia menilai bahwa keputusan ini semakin mempertegas komitmen KPK dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi tanpa memandang latar belakang politik seseorang. Yudi juga menyebut bahwa langkah yang diambil KPK sejalan dengan misi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
Hal ini semakin menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Langkah-langkah KPK yang semakin agresif dalam menangani kasus korupsi juga menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia berkomitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Dengan langkah penahanan yang telah dilakukan, kasus suap yang melibatkan Harun Masiku semakin jelas untuk diungkap. Hasto disebut-sebut memiliki keterkaitan dalam pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, baik terkait Harun Masiku maupun Maria Lestari.
Selain dugaan keterlibatannya dalam suap, Hasto juga diduga menghambat penyelidikan yang sedang berjalan, sehingga semakin memperberat kasus hukum yang menjeratnya. Pengusutan kasus ini juga menjadi momentum penting untuk menelusuri lebih jauh jaringan korupsi yang lebih luas, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara menyeluruh dan tuntas.
Langkah KPK ini menjadi bukti bahwa supremasi hukum tetap tegak dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Masyarakat diharapkan dapat memberikan kepercayaan penuh kepada lembaga tersebut dalam menangani kasus korupsi.
Dalam setiap penegakan hukum, tidak ada tempat bagi intervensi politik atau kepentingan pribadi yang dapat menghambat proses yang sedang berlangsung. Independensi KPK harus tetap dijaga agar upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi.
Selain itu, penahanan Hasto juga menjadi momentum bagi KPK untuk terus memperkuat perannya sebagai lembaga independen yang tidak gentar menghadapi tekanan. Dengan transparansi dan profesionalisme yang terus dijaga, KPK dapat membuktikan kepada publik bahwa lembaga ini tetap berkomitmen dalam menjalankan tugasnya tanpa keberpihakan.
Kepercayaan publik terhadap KPK harus terus diperkuat dengan kerja nyata dalam mengungkap berbagai kasus korupsi lainnya, serta memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara merata tanpa memandang jabatan atau posisi seseorang.
Penting bagi seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan, tanpa menyebarkan narasi yang bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Setiap individu yang menghadapi persoalan hukum berhak untuk membela diri, namun supremasi hukum harus tetap menjadi pedoman utama dalam setiap proses yang berlangsung.
KPK telah menunjukkan bahwa hukum tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, dan langkah ini harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Dukungan dari masyarakat sangat diperlukan agar tekanan politik tidak melemahkan independensi KPK dalam menjalankan tugasnya.
Dengan independensi yang terus dijaga, KPK membuktikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum. Upaya untuk membersihkan negeri dari praktik korupsi harus tetap mendapat dukungan dari seluruh elemen bangsa, agar supremasi hukum tetap terjaga dan integritas lembaga penegak hukum semakin kuat. Hanya dengan komitmen bersama, korupsi dapat diberantas hingga ke akar-akarnya, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas. (*)
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute