Oleh: Satria Putra )*
Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan dan air melalui pembangunan infrastruktur yang strategis. Salah satu langkah nyata adalah peresmian enam bendungan yang dijadwalkan pada awal 2025. Langkah ini bertujuan memastikan ketersediaan air untuk sektor pertanian, sehingga produktivitas pangan nasional dapat meningkat.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di bawah kepemimpinan Menteri Dody Hanggodo, berperan aktif dalam mendukung visi ini. Infrastruktur sumber daya air dianggap sebagai elemen krusial dalam mencapai target swasembada pangan. Pembangunan bendungan menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memastikan suplai air yang stabil bagi lahan pertanian.
Enam bendungan yang akan diresmikan tersebar di lima provinsi, meliputi Bendungan Rukoh dan Keureuto di Aceh, Bendungan Jlantah di Jawa Tengah, Bendungan Sidan di Bali, Bendungan Marangkayu di Kalimantan Timur, dan Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat. Setiap bendungan memiliki peran vital, seperti irigasi, penyediaan air baku, pengurangan risiko banjir, hingga pembangkit listrik tenaga air.
Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Aceh, mampu mengairi 11.950 hektare lahan pertanian dan mengurangi potensi banjir hingga hampir 90 persen. Sementara itu, Bendungan Keureuto yang terletak di Kabupaten Aceh Utara memiliki kapasitas tampung 216 juta meter kubik dan dirancang untuk menyuplai air ke 9.455 hektare lahan serta menghasilkan listrik 6,34 MW.
Selain itu, Bendungan Jlantah di Jawa Tengah akan membantu mengairi 1.494 hektare lahan, sedangkan Bendungan Sidan di Bali difokuskan untuk penyediaan air baku dengan kapasitas 1,75 meter kubik per detik. Bendungan Marangkayu di Kalimantan Timur juga akan menyediakan air irigasi bagi 1.500 hektare lahan, sementara Bendungan Meninting di NTB berkontribusi terhadap penyediaan air bagi sektor pertanian serta pembangkit listrik mikrohidro.
Selain pembangunan bendungan, pemerintah juga melakukan reformasi distribusi pupuk bersubsidi untuk memastikan akses yang lebih mudah bagi petani. Program optimasi lahan, termasuk di lahan rawa, juga digenjot guna meningkatkan indeks pertanaman. Mekanisme distribusi yang lebih sederhana memungkinkan petani memperoleh pupuk dengan lebih cepat dan efisien.
Menteri Pertanian, melalui pernyataan Staf Ahli, Suwandi, menegaskan bahwa Indonesia memiliki pengalaman dalam mencapai swasembada pangan, seperti yang terjadi pada tahun 1984 dan beberapa periode lainnya. Oleh karena itu, dengan program yang terarah dan sinergi lintas sektor, target swasembada beras pada 2025 diyakini dapat terwujud.
Presiden Prabowo juga mendorong diversifikasi pangan sebagai strategi tambahan untuk ketahanan pangan nasional. Pemerintah bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam memperluas lahan tanam jagung serta meningkatkan produktivitas padi di lahan kering. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor sekaligus memperkuat ekonomi petani lokal.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti manfaat ekonomi dari keberhasilan swasembada pangan. Menurutnya, Indonesia dapat menghemat devisa hingga 5,2 miliar dolar AS jika mampu memenuhi kebutuhan beras, gula, garam, dan jagung secara mandiri. Selain itu, surplus produksi komoditas tertentu, seperti minyak kelapa sawit, telah membuktikan bahwa swasembada bukan sekadar target, tetapi sesuatu yang dapat dicapai.
Pemerintah juga mengembangkan sistem penyimpanan yang lebih baik dengan optimalisasi gudang Sistem Resi Gudang (SRG). Dengan strategi yang menyeluruh, optimisme untuk mencapai swasembada pangan dan air semakin kuat. Langkah-langkah konkret yang telah diambil menjadi bukti nyata bahwa janji Presiden Prabowo bukan sekadar wacana, melainkan sebuah komitmen yang diwujudkan melalui kebijakan dan aksi nyata.
Seiring dengan berbagai langkah ini, pemerintah juga memastikan stabilitas harga pangan dengan memperkuat sistem distribusi hasil panen. Infrastruktur logistik diperbaiki guna meminimalisir kehilangan hasil produksi selama proses distribusi. Selain itu, dukungan terhadap riset pertanian dan inovasi teknologi semakin diperkuat guna meningkatkan efisiensi sektor pertanian.
Pemerintah turut menggalakkan pemanfaatan teknologi digital dalam sektor pertanian guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi distribusi hasil pertanian. Aplikasi digital yang memungkinkan petani menjual langsung hasil panennya kepada konsumen tanpa perantara menjadi salah satu inovasi yang terus dikembangkan. Dengan demikian, petani dapat memperoleh harga jual yang lebih baik, sementara konsumen mendapatkan produk berkualitas dengan harga yang lebih kompetitif.
Dalam jangka panjang, keberhasilan swasembada pangan dan air tidak hanya berkontribusi pada ketahanan pangan nasional, tetapi juga pada ketahanan ekonomi secara keseluruhan. Dengan semakin banyaknya infrastruktur pendukung yang dibangun, Indonesia berpeluang menjadi negara yang mandiri dalam penyediaan pangan dan air bagi rakyatnya. Keberlanjutan program ini menjadi faktor kunci dalam memastikan kesejahteraan petani serta ketahanan pangan jangka panjang bagi seluruh masyarakat.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah juga memperkuat program rehabilitasi lahan kritis dan perbaikan jaringan irigasi untuk mendukung keberlanjutan produksi pangan nasional. Selain itu, peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan teknis terus dilakukan guna meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi.
Dengan berbagai upaya yang telah dijalankan, target swasembada pangan dan air semakin mendekati kenyataan. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini demi memastikan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan bagi Indonesia di masa depan.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute