Oleh: Imanuel Wanggai*
Konflik yang terus berulang di Papua kembali menunjukkan wajah kejamnya dengan insiden penyerangan terhadap tenaga pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Yahukimo. Kejadian tragis ini bukan hanya merenggut nyawa seorang guru, tetapi juga mencederai hak asasi manusia, khususnya dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Organisasi Papua Merdeka (OPM), semakin menunjukkan tindakan yang bertolak belakang dengan prinsip kemanusiaan.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, kondisi keamanan di Yahukimo saat ini telah terkendali setelah aparat bertindak cepat menangani situasi. Pemerintah pun telah menyalurkan santunan kepada keluarga korban dan memastikan layanan pendidikan serta kesehatan segera kembali beroperasi. Namun, kejadian ini meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat setempat. Bagaimana mungkin masyarakat bisa merasa aman jika tenaga pendidik yang datang dengan niat mulia justru menjadi sasaran kekerasan.
Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan OPM terhadap tenaga pendidik adalah bentuk pelanggaran prinsip-prinsip HAM. Kekerasan ini tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menghambat akses pendidikan bagi anak-anak Papua. Dengan membunuh seorang guru, OPM secara langsung menghilangkan kesempatan bagi generasi muda Papua untuk mendapatkan ilmu dan membangun masa depan yang lebih baik. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan serius yang dapat berdampak luas bagi masyarakat Papua.
Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz 2025, Brigjen Faizal Rahmadani, mengutuk keras aksi keji ini sebagai upaya menciptakan ketakutan dan menghambat pembangunan. Menurutnya, tenaga medis dan guru adalah pejuang kemanusiaan yang tidak seharusnya menjadi korban dalam konflik bersenjata. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Pendeta Yones Wenda, tokoh agama Papua, yang menegaskan bahwa tindakan OPM bertentangan dengan ajaran agama dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam perspektif keagamaan, membunuh manusia adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan, sebagaimana tercantum dalam kitab suci.
Pendeta Yones Wenda mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menghargai para tenaga kesehatan dan pendidik yang telah berkorban demi kemajuan daerah mereka. Jika masyarakat terus terpecah dan tidak melindungi mereka yang berusaha membantu, Papua akan terus terjebak dalam siklus kekerasan yang tidak berkesudahan. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bersatu dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua. Penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku kekerasan harus menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Upaya pemerintah untuk memulihkan layanan pendidikan dan kesehatan di Yahukimo patut diapresiasi. Langkah cepat yang diambil oleh Kemendikdasmen dan Kementerian Kesehatan, bersama dengan aparat keamanan, menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan bahwa hak dasar masyarakat Papua tetap terpenuhi meskipun berada dalam kondisi sulit. Diperlukan strategi jangka panjang untuk memastikan stabilitas, mulai dari pendekatan dialogis hingga penguatan ekonomi dan pendidikan.
Peran tokoh masyarakat, agama, dan adat dalam meredam konflik sangat penting. Mereka harus menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat lokal agar solusi yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pendekatan militeristik saja tidak cukup; pendekatan sosial dan budaya juga harus menjadi bagian dari strategi penanganan konflik di Papua.
Masyarakat Papua perlu disadarkan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah hak mereka yang tidak boleh dirampas oleh kelompok bersenjata. Guru dan tenaga medis adalah aset berharga yang harus dijaga, bukan dijadikan sasaran kekerasan. Jika Papua ingin maju, maka anak-anaknya harus mendapatkan pendidikan yang layak, dan itu hanya bisa terwujud jika tenaga pendidik dan kesehatan merasa aman dalam menjalankan tugasnya.
Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Yusuf Sutejo, juga mengimbau agar masyarakat tidak terpengaruh oleh propaganda yang disebarkan oleh OPM. Masyarakat harus bersatu dalam menjaga ketertiban dan keamanan di daerahnya. Sikap proaktif dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah hingga warga sipil, sangat dibutuhkan untuk mengakhiri kekerasan yang terus berulang di Papua.
Tragedi di Yahukimo seharusnya menjadi momentum untuk refleksi bersama bahwa konflik bersenjata tidak membawa keuntungan bagi siapa pun. Masa depan Papua hanya bisa dibangun dengan kerja sama, bukan dengan peluru dan kekerasan. Semua pihak—pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan masyarakat Papua sendiri—harus berperan aktif dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan.
Dengan pendekatan yang tepat, Papua dapat keluar dari bayang-bayang konflik dan berdiri sejajar dengan daerah lain sebagai wilayah yang damai, sejahtera, dan penuh harapan.
*Penulis merupakan mahasiswa orang asli Papua
