Oleh : Intan Putri Setyaningrum )*
Kebijakan tarif tinggi yang diumumkan pemerintahan Donald Trump terhadap sejumlah negara mitra dagang, termasuk Indonesia, mengundang respons dari berbagai penjuru dunia. Namun, Indonesia tidak terpancing oleh narasi provokatif atau langkah reaktif. Sebaliknya, respons yang ditunjukkan mencerminkan kedewasaan bernegara dan soliditas internal. Masyarakat internasional pun menyaksikan bagaimana Indonesia menjadikan tantangan ini sebagai pemicu konsolidasi nasional yang lebih kuat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam menghadapi tekanan eksternal, fondasi persatuan dan kesatuan bangsa terbukti menjadi kekuatan utama yang tidak tergoyahkan. Tarik menarik kepentingan global yang semakin keras tidak membuat Indonesia terpecah atau goyah, justru semakin menyatukan seluruh elemen bangsa dalam satu tekad menjaga kedaulatan, kehormatan, dan martabat nasional. Pemerintah merespons situasi ini dengan langkah-langkah sistematis, rasional, dan elegan yang memperkuat posisi Indonesia sebagai negara besar dan berdaulat.
Noudhy Valdryno, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia senantiasa dilandaskan pada prinsip non-blok, diplomasi aktif, dan kepentingan nasional. Dalam menyikapi kebijakan tarif Trump, pemerintah tidak hanya bertahan secara ekonomis, tetapi juga menampilkan wajah diplomasi yang seimbang dan bermartabat. Indonesia tidak bersikap defensif, melainkan melakukan pendekatan yang solutif, baik dalam forum bilateral maupun multilateral.
Persatuan nasional dalam menghadapi kebijakan perdagangan global bukan sekadar slogan, tetapi telah menjadi kerja nyata yang diwujudkan melalui koordinasi antar-kementerian, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Ketika tantangan global datang, seluruh elemen bangsa justru memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas nasional, memperluas pasar ekspor, serta mendorong transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Dampak kebijakan Trump terhadap produk ekspor Indonesia memang menimbulkan tekanan pada sejumlah sektor, namun tekanan tersebut justru mendorong reformasi struktural yang lebih cepat dan mendalam. Pemerintah mendorong penguatan pasar domestik, hilirisasi industri, dan akselerasi penggunaan produk lokal. Strategi ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menekankan kemandirian dan keberlanjutan ekonomi.
Dr. Diding S. Anwar, Ketua Bidang Penjaminan RGC FIA Universitas Indonesia, mengapresiasi konsistensi pemerintah dalam merespons dinamika global secara proporsional. Menurutnya, respons Indonesia tidak saja tepat secara ekonomi, tetapi juga menunjukkan kematangan politik luar negeri dan kekuatan institusi negara. Ia menilai langkah diversifikasi pasar ekspor dan perluasan hubungan dagang dengan negara-negara Asia, Timur Tengah, dan Afrika merupakan manuver strategis yang memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional.
Indonesia tidak terpancing untuk melawan dengan kebijakan balasan yang emosional. Pemerintah menunjukkan bahwa kekuatan diplomasi dan kepercayaan diri nasional jauh lebih efektif daripada reaksi yang konfrontatif. Pilihan ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki ketangguhan karakter sebagai negara besar yang tidak mudah diguncang oleh manuver kekuatan global mana pun.
Bank Indonesia (BI) pun menunjukkan kesiapsiagaan tinggi dalam menjaga stabilitas makroekonomi nasional. Ramdan Denny Prakoso, Kepala Departemen Komunikasi BI, menyatakan bahwa pihaknya terus memantau pasar keuangan global dan domestik, serta melakukan intervensi strategis demi menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Langkah triple intervention yang dilakukan BI menjadi bukti bahwa stabilitas keuangan nasional menjadi prioritas utama yang tidak bisa dikompromikan dalam menghadapi gejolak eksternal.
Tidak kalah penting, kekuatan utama Indonesia dalam menghadapi kebijakan proteksionis global terletak pada semangat persatuan yang tidak pernah luntur. Semangat ini tidak hanya diwujudkan dalam narasi politik, tetapi juga dalam tindakan kolektif di berbagai lini kehidupan. Dari para pelaku usaha hingga petani dan nelayan di pelosok negeri, semuanya bergerak bersama dalam memperkuat ketahanan nasional.
Kebijakan pembangunan berbasis pemerataan, seperti program makan bergizi gratis dan koperasi Merah Putih, tidak hanya menjawab kebutuhan sosial, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap NKRI. Pemerintah menunjukkan bahwa upaya mempertahankan persatuan bangsa tidak hanya dilakukan lewat simbol-simbol formal, melainkan melalui kebijakan konkret yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dalam situasi dunia yang semakin multipolar, Indonesia tampil sebagai jangkar stabilitas di kawasan. Pendekatan yang konsisten, moderat, dan berbasis kepentingan nasional memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang tidak mudah terprovokasi, namun tegas dalam menjaga kedaulatan. Kerja sama internasional tetap dijaga dengan prinsip kesetaraan dan saling menghormati, tanpa mengorbankan harga diri bangsa.
Ke depan, kebijakan luar negeri dan ekonomi Indonesia akan semakin diarahkan pada penguatan kemandirian nasional. Strategi ini sejalan dengan semangat zaman yang menuntut negara-negara berkembang untuk tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain utama dalam rantai pasok global. Indonesia mengambil posisi itu dengan tenang, sistematis, dan penuh perhitungan.
Pada akhirnya, kebijakan Trump tidak melemahkan semangat nasional, tetapi justru memperkuat tekad bersama untuk tetap bersatu dalam bingkai NKRI. Indonesia telah membuktikan bahwa persatuan bukan sekadar wacana, melainkan fondasi utama yang menopang eksistensi negara di tengah pusaran dinamika global. Inilah saatnya menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya terletak pada sumber daya alam atau posisi geopolitik, tetapi pada kebersamaan dan semangat satu bangsa yang tidak tergoyahkan oleh apa pun.
)* Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi Global
