Mitigasi PHK Jadi Prioritas melalui Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha
Oleh: Adnan Ramdani )* Dinamika ekonomi global yang terus berkembang menghadirkan berbagai tantangan bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Ketidakpastian pasar internasional, perubahan teknologi, transformasi industri, hingga gejolak geopolitik…
Mitigasi PHK dan Komitmen Pemerintah Menjaga Lapangan Kerja
Oleh Astiana Wirayudha )* Dinamika perekonomian global yang masih dibayangi berbagai ketidakpastian telah menjadi tantangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar, perlambatan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang, serta tekanan…
PP 20/2026 Mendorong Usaha Naik Kelas, Bukan Membebani PT dan CV
Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat ekosistem usaha yang sehat dan berkeadilan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan fasilitas perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan…
PP 20/2026, Penyesuaian Pajak PT dan CV Didorong demi Keadilan bagi UMKM
Jakarta – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 sebagai langkah untuk memastikan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan tepat sasaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui aturan tersebut, fasilitas…
PP 20/2026 Perkuat Keadilan dan Kepatuhan dalam Ekosistem Usaha Nasional
Oleh : Nofer Saputra *) Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, sehat, dan berkelanjutan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022…
PP 20/2026 dan Upaya Menata Ekosistem Usaha yang Lebih Sehat
Oleh : Antonius Utomo Pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap tata kelola ekonomi nasional guna menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Salah satu langkah penting yang dilakukan pada tahun 2026 adalah penerbitan Peraturan…
Tata Kelola Koperasi Desa Semakin Solid Melalui Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan
Oleh: Satria Putra )* Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkokoh tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai fondasi baru penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput. Program ini dirancang sebagai instrumen strategis…
Pengawasan Koperasi Desa Diperkuat Demi Menjamin Tata Kelola yang Akuntabel
Pemerintah Responsif terhadap Masukan Masyarakat untuk Penyempurnaan Koperasi Merah Putih
JAKARTA – Komitmen pemerintah untuk menghadirkan program pembangunan yang adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat kembali terlihat dalam pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Di tengah antusiasme publik yang tinggi terhadap program…
Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi
Oleh: Firly Tsaqila )* Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terus diwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi…