Oleh: Dhita Karuniawati )*
Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun masa depan bangsa yang maju dan berdaya saing. Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, peran guru tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka adalah garda terdepan dalam mendidik generasi penerus, terlebih mereka yang mengabdi di daerah terpencil dan menjadi bagian dari program-program pendidikan alternatif seperti Sekolah Rakyat.
Kementerian Sosial (Kemensos) akan mengoperasikan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada 2025. Sekolah rakyat tingkat sekolah menengah atas (SMA) akan mulai beroperasi pada Juli 2025 atau tahun ajaran baru 2025/2026.
Sebagai langkah persiapan, Tim Formatur Sekolah Rakyat yang dipimpin Mohammad Nuh akan merekrut guru dan murid mulai 1 April 2025. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana merekrut 60 ribu guru untuk mengajar di Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat adalah salah satu program gagasan Presiden Prabowo Subianto dengan penanggung jawab adalah Kementerian Sosial. Tujuan utamanya menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan harapan mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan berperan sebagai agen perubahan di tengah masyarakat guna memutus mata rantai kemiskinan.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengatakan dalam tahap awal, program ini akan dimulai dengan jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA), tetapi Prabowo menargetkan agar cakupan pendidikan diperluas hingga mencakup jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Gus Ipul juga mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk prioritaskan guru ASN dan PPPK yang akan ditugas mengajar di Sekolah Rakyat. Sedangkan perekrutan dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) hanya sebagai opsi apabila jumlah tenaga pengajar masih dirasa kurang.
Gus Ipul menambahkan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) sudah berkirim surat kepada Kepala Daerah untuk mendata guru ASN dan PPPK yang memenuhi syarat untuk menjadi tenaga pendidik di Sekolah Rakyat. Nantinya mereka diprioritaskan untuk menjadi kepala sekolah.
Gus Ipul berharap, guru ASN dan PPPK yang direkrut untuk Sekolah Rakyat diutamakan bagi yang belum ada penempatan. Sehingga tidak perlu ada pindah penugasan. Namun, kebijakan tersebut akan diserahkan otoritasnya kepada setiap pemerintah daerah.
Terdapat usulan lahan untuk Sekolah Rakyat dari berbagai pemerintah daerah. Usulan lahan untuk sekolah rakyat dari Pemda minimal memiliki luas lima hektare. Saat ini, terdapat 53 lokasi Sekolah Rakyat yang sudah siap beroperasi. Ada yang sudah berupa bangunan, ada pula yang masih berupa lahan.
Kementerian PU akan menyurvei usulan lahan untuk sekolah rakyat yang diajukan pemerintah daerah. Kemudian, hasil survei tersebut akan ditindaklanjuti melalui pembangunan gedung baru atau revitalisasi gedung lama.
Guru dalam program Sekolah Rakyat tidak hanya mengajar materi pelajaran seperti guru di sekolah formal. Mereka juga berperan sebagai fasilitator, motivator, dan bahkan pelindung bagi para peserta didik. Dalam banyak kasus, guru-guru ini juga menjadi penggerak sosial yang berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.
Metode pembelajaran di Sekolah Rakyat sering kali bersifat kontekstual dan fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi lokal masyarakat. Guru dituntut untuk kreatif dalam menyampaikan materi dengan sarana dan prasarana yang terbatas. Dedikasi semacam ini tidak bisa dinilai sekadar dari angka-angka statistik, melainkan harus dihargai sebagai bentuk pengabdian nyata terhadap bangsa.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pihaknya mendukung penuh pembangunan infrastruktur sekolah rakyat. Pihaknya memastikan infrastruktur dasar, seperti gedung sekolah, asrama, sanitasi, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya akan tersedia secara memadai.
Doddy mengatakan hal tersebut penting agar anak-anak Indonesia, khususnya dari kalangan miskin ekstrem, memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas. Dia menjelaskan dukungan Kementerian PU terhadap sekolah rakyat merupakan implementasi langsung dari visi Presiden Prabowo dalam Asta Cita, yang menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu pilar utama mencapai Indonesia Emas 2045.
Menurut Doddy, kesuksesan program sekolah rakyat tidak dapat diraih dengan kerja satu atau dua kementerian saja, tetapi membutuhkan sinergi dan kolaborasi antarlembaga serta pemerintah daerah.
Doddy mengajak seluruh pihak, baik kementerian/lembaga terkait maupun pemerintah daerah untuk sama-sama berkomitmen memastikan program ini berjalan sesuai target Presiden. Infrastruktur yang baik akan memberikan landasan kuat bagi generasi muda dalam menggapai masa depan yang lebih baik.
Keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung Sekolah Rakyat dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Saat guru merasa dihargai dan diperhatikan, semangat mereka untuk mengajar akan semakin kuat, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi anak-anak yang mereka didik.
Guru adalah pilar utama pendidikan, dan guru pendukung Sekolah Rakyat adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang rela mengabdi di tempat-tempat yang sering luput dari perhatian. Sudah saatnya pemerintah dan seluruh elemen bangsa berkomitmen lebih kuat dalam memastikan kesejahteraan mereka. Dengan memberikan dukungan nyata baik dalam bentuk insentif, fasilitas, maupun pengakuan formal, kita turut membangun masa depan yang lebih adil dan cerdas bagi seluruh anak bangsa.
Mari kita dukung komitmen pemerintah untuk memastikan para guru pendukung Sekolah Rakyat mendapatkan hak dan kesejahteraan yang layak. Karena pendidikan yang berkualitas dan merata hanya bisa terwujud jika para pendidik kita diberi tempat yang semestinya di hati kebijakan dan di garis depan pembangunan.
)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
