Oleh : Doni Laksana )*
Pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan bangsa. Dalam menghadapi tantangan saat ini, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi solusi yang mampu menjangkau masyarakat yang kurang mampu dalam hal pendidikan. Sekolah Rakyat adalah bentuk pendidikan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui proses belajar yang kontekstual, partisipatif, dan merakyat. Dalam beberapa tahun terakhir, dukungan dari pemerintah daerah terhadap keberadaan dan pengembangan Sekolah Rakyat semakin menguat, menunjukkan komitmen nyata dalam pemerataan pendidikan di Indonesia.
Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pendidikan di wilayahnya. Dengan memahami kondisi sosial dan geografis setempat, pemerintah daerah dapat menyusun program yang lebih tepat sasaran. Dukungan terhadap Sekolah Rakyat merupakan salah satu bentuk nyata dari pendekatan berbasis kebutuhan lokal. Di berbagai daerah, pemerintah mulai menggandeng komunitas, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh pendidikan untuk mengembangkan sekolah rakyat sebagai pelengkap sistem pendidikan nasional. Hal ini tidak hanya memperluas akses belajar, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini sering terabaikan dalam kurikulum formal.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan sebanyak 280 Pemda mendatangi Desk Sekolah Rakyat. Sudah ada 200 titik yang diusulkan menjadi lokasi sekolah rakyat. Sejumlah titik itu merupakan usulan dari kepala daerah. Selain itu, apabila disetujui Presiden Prabowo Subianto, 38 sekolah rakyat akan dibangun di atas titik yang diusulkan itu. Sejauh ini, sudah ada 45 bangunan yang siap menyelesaikan sekolah rakyat. Ia menargetkan 70 sekolah rakyat dibangun pada tahun ini.
Bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap Sekolah Rakyat sangat beragam, mulai dari penyediaan fasilitas belajar, bantuan operasional, pelatihan guru relawan, hingga integrasi program Sekolah Rakyat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Di beberapa wilayah, pemerintah menyediakan ruang publik seperti balai desa atau rumah baca sebagai tempat belajar alternatif. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai melihat pendidikan sebagai tanggung jawab kolektif, bukan semata-mata urusan kementerian atau institusi formal.
Selain dukungan infrastruktur, aspek penting lain yang tidak luput dari perhatian adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah mulai mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi para pengelola dan pengajar Sekolah Rakyat. Mereka tidak hanya diajarkan metode pembelajaran yang kreatif dan kontekstual, tetapi juga dibekali pemahaman tentang hak-hak anak, prinsip inklusivitas, dan teknik mengajar yang adaptif. Dengan demikian, kualitas pembelajaran di Sekolah Rakyat dapat terus meningkat dan memberi dampak positif bagi para peserta didik.
Dukungan pemerintah daerah juga terlihat dari upaya legalisasi dan pengakuan terhadap keberadaan Sekolah Rakyat. Banyak daerah yang mengeluarkan surat keputusan atau regulasi lokal yang memberikan payung hukum bagi operasional Sekolah Rakyat. Ini memberikan rasa aman bagi para pengelola dan mendorong keterlibatan lebih banyak pihak dalam mendukung program tersebut. Selain itu, dengan adanya pengakuan resmi, anak-anak lulusan Sekolah Rakyat bisa lebih mudah melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya atau mendapatkan sertifikasi yang setara.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan Pemda diminta untuk memberikan perhatian terhadap pembentukan Sekolah Rakyat guna mendukung pendidikan yang inklusif, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kemendagri bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait diminta untuk mendukung langkah pembentukan Sekolah Rakyat. Berbeda dengan Sekolah Unggulan Garuda yang menjaring siswa-siswa berprestasi untuk melanjutkan ke universitas-universitas terbaik dunia, Sekolah Rakyat ditujukan untuk membuka akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Mendagri meminta kepala daerah menggelar rapat khusus terkait Sekolah Rakyat. Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Dinas Pendidikan juga diminta segera merespons peluang dari program ini. Selain itu, Pemda perlu memahami pola pikir pemerintah pusat dalam menyetujui pengajuan pembentukan Sekolah Rakyat di daerah, terutama terkait kejelasan legalitas lahan.
Tak kalah penting, dukungan pemerintah daerah terhadap Sekolah Rakyat juga membawa pesan moral yang kuat, bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara, tanpa terkecuali. Di tengah berbagai keterbatasan, pemerintah daerah justru memperkuat nilai solidaritas sosial dan gotong royong melalui pengembangan Sekolah Rakyat. Ini menjadi inspirasi bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan individu bisa melahirkan perubahan besar bagi masa depan bangsa.
Dukungan pemerintah daerah terhadap Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata dari keberpihakan terhadap pemerataan pendidikan. Ia bukan hanya soal membangun sekolah atau memberikan bantuan, tetapi soal merawat harapan dan membuka jalan bagi setiap anak untuk bermimpi. Di balik kesederhanaan ruang kelas tanpa dinding dan papan tulis seadanya, ada semangat besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil dan merata. Sekolah Rakyat, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, telah dan akan terus menjadi titik terang di tengah tantangan pendidikan yang masih harus kita hadapi bersama.
)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik
