Oleh : Alvi Nurahman )*
Penanganan cepat yang dilakukan TNI dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus layak diapresiasi sebagai wujud nyata komitmen institusi dalam menegakkan hukum secara tegas, profesional, dan transparan. Respons sigap tersebut tidak hanya menunjukkan kesiapan sistem internal militer dalam merespons krisis, tetapi juga memperlihatkan keseriusan dalam menjaga integritas lembaga di tengah sorotan publik.
Sejak awal mencuatnya kasus, langkah cepat langsung terlihat melalui proses penyelidikan hingga penetapan terduga pelaku. Kecepatan ini menjadi indikator penting bahwa mekanisme penegakan hukum di lingkungan militer berjalan efektif dan tidak berlarut-larut. Dalam konteks ini, TNI tidak sekadar bertindak reaktif, melainkan menunjukkan pola kerja sistematis yang berorientasi pada penyelesaian perkara secara tuntas.
Dukungan dari Prabowo Subianto semakin memperkuat arah penanganan kasus agar berjalan hingga ke akar persoalan. Presiden menegaskan bahwa tindakan penyiraman air keras merupakan kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi, sehingga seluruh aparat penegak hukum didorong untuk mengungkap tidak hanya pelaku lapangan, tetapi juga aktor intelektual di baliknya. Penegasan ini memberikan landasan kuat bagi aparat untuk bekerja secara tegas dan tanpa kompromi.
Namun demikian, faktor paling menonjol dalam percepatan pengungkapan kasus ini tetap terletak pada kesigapan aparat militer itu sendiri. Melalui Polisi Militer TNI, proses penyidikan dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan profesional dan terukur. Penahanan terhadap sejumlah prajurit yang diduga terlibat menjadi bukti konkret bahwa proses hukum berjalan secara nyata dan tidak berhenti pada tataran administratif.
Apresiasi terhadap langkah tersebut juga disampaikan oleh Pakar hukum Fransiscus Xaverius Tangkudung yang menilai bahwa mekanisme peradilan militer merupakan pilihan yang tepat dalam menangani perkara ini. Sistem hukum Indonesia telah mengatur bahwa prajurit aktif yang diduga melakukan tindak pidana berada dalam yurisdiksi peradilan militer. Prinsip lex specialis derogat legi generali memastikan bahwa penanganan perkara berjalan dalam koridor yang jelas dan tidak tumpang tindih.
