Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) pada 12–15 Mei 2025. Konferensi PUIC merupakan forum penting yang menghimpun parlemen dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Event internasional ini menjadi momentum strategis bagi Indonesia sekaligus memperkuat posisinya dalam diplomasi parlemen di tingkat global, khususnya di kalangan negara-negara Islam.
Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States atau PUIC, merupakan pertemuan parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam beserta negara pengamat, Konferensi ke-19 PUIC tahun 2025 ini, bukan sekadar pertemuan formal, melainkan sebuah orkestrasi global untuk menciptakan harmoni kemajuan lintas negara-negara Islam. Sebagai tuan rumah, Indonesia menekankan pentingnya penguatan institusi dan tata kelola pemerintahan yang baik bagi negara-negara anggota OKI.
Penunjukan Indonesia sebagai penyelenggara konferensi parlemen internasional mencerminkan pengakuan global terhadap posisi strategis Indonesia dalam lanskap politik dunia Islam serta kapasitas negara ini dalam menyelenggarakan pertemuan multilateral skala besar. Momen penting ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai jembatan dialog antar peradaban dan pemimpin moderat dalam komunitas negara-negara Islam
Sebagai tuan rumah, Indonesia menekankan pentingnya penguatan institusi dan tata kelola pemerintahan yang baik bagi negara-negara anggota OKI. Teuku Rezasyah, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) berpendapat bahwa PUIC kali ini sebagai momentum strategis bagi Indonesia. Konferensi PUIC merupakan kesempatan strategis bagi Indonesia untuk memperkuat solidaritas antarnegara Muslim di tengah dinamika geopolitik global, seperti konflik di Timur Tengah, ketegangan AS-Tiongkok, dan krisis di Eropa Timur.
Prof. Teuku Rezasyah mengatakan bahwa sebagai negara Muslim moderat yang diterima luas di kalangan negara OKI, Indonesia memiliki posisi strategis untuk menjadi tuan rumah yang kredibel serta pemimpin dalam membangun diplomasi antarnegara Muslim. Apalagi Penyelenggaraan PUIC sangat relevan karena dunia tengah menghadapi berbagai krisis, dan Indonesia terbukti dapat menunjukkan kepemimpinan globalnya di antara negara-negara Muslim serta memperkuat peran dalam forum internasional seperti G20, BRICS, dan OKI.
Dorongan untuk menunjukkan aksi nyata, bukan hanya pernyataan politik semata, konferensi ini diharapkan tidak hanya menghasilkan deklarasi politik, tetapi juga mendorong kerja sama konkret di bidang ekonomi, teknologi, pemberdayaan perempuan, kerjasama kemanusiaan dan pengembangan SDM antarnegara OKI.
Dalam sebuah kesempatan, Teuku Rezasyah menekankan pentingnya Koalisi Strategis dalam Penguatan Ekonomi dan Teknologi, Indonesia disarankan membangun koalisi dengan negara-negara kaya anggota OKI seperti Arab Saudi, Qatar, Turki, dan Iran untuk memperkuat investasi, perdagangan, dan inovasi teknologi.
Dalam lanskap diplomasi multilateral kontemporer, parlemen telah mengukuhkan posisinya sebagai institusi krusial yang tidak hanya mengawasi kebijakan luar negeri, tetapi juga menjaga nilai-nilai moral dalam hubungan internasional. Sebagai representasi langsung dari suara rakyat, lembaga legislatif memiliki legitimasi unik untuk mengangkat isu-isu kemanusiaan. Konferensi PUIC juga diharapkan menjadi ajang membangun kemitraan ekonomi dan pariwisata, seperti kerja sama ekspor, investasi, dan pertukaran wisatawan dengan negara-negara seperti Aljazair, Mesir, Iran, Yordania, Kuwait, dan Libya.
Kekuatan parlemen memang terletak pada kemampuannya menjadi penyeimbang terhadap pengambilan keputusan eksekutif, memastikan bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya mempertimbangkan kepentingan strategis negara, tetapi juga prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Melalui diplomasi parlementer, dialog antarnegara dapat berlangsung dengan dimensi yang lebih menyeluruh.
Dalam forum multilateral seperti PUIC, parlemen dari berbagai negara dapat membangun konsensus tentang isu-isu sensitif, mendorong resolusi konflik berdasarkan keadilan, dan menjamin bahwa solidaritas terhadap penderitaan kemanusiaan tetap menjadi prioritas dalam hubungan internasional.
Di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks, krisis ekonomi, perubahan iklim, dan berbagai konflik regional, PUIC menegaskan pentingnya penguatan institusi sebagai benteng pertahanan. Konferensi ini diharapkan menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam membangun sistem pemerintahan yang kokoh. Mardani meyakini bahwa tata kelola yang baik akan mendukung terciptanya stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara anggota PUIC.
Konferensi PUIC tahun ini menyandang makna istimewa dengan mengangkat tema “PUIC Silver Jubilee – Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”. Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI P Mardani Ali Sera mengatakan bahwa melalui tema yang diusung Indonesia selaku tuan rumah pada konferensi PUIC 2025, Indonesia mendorong negara-negara peserta untuk membangun fondasi kuat dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Penguatan institusi menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Tema yang diusung menggambarkan kesadaran kolektif negara-negara anggota OKI bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi yang kuat merupakan fondasi utama dalam membangun ketahanan menghadapi berbagai tantangan global.
Good governance, atau tata kelola yang baik, adalah konsep yang mengacu pada sistem pemerintahan yang efisien, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan. Ini melibatkan cara pemerintah mengambil keputusan, menjalankan kebijakan, dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Transparansi kebijakan dan pengelolaan sumber daya merupakan instrumen vital dalam demokrasi modern. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat mengawasi kesesuaian kebijakan dengan kepentingan umum, serta terlibat dalam perumusan kebijakan berbasis data faktual. Dengan demikian, keterbukaan informasi menjadi salah satu fondasi bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif.
Menjadi tuan rumah Konferensi PUIC OKI 2025 memberikan kesempatan berharga bagi Indonesia untuk mengembangkan beberapa aspek strategis dalam hubungan internasionalnya. Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperdalam relasi diplomatiknya dengan berbagai negara yang tergabung dalam OKI.
Persiapan penyelenggaraan PUIC OKI ini sangat mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendorong kerja sama internasional yang lebih efektif dan berkelanjutan. Indonesia memiliki kesempatan untuk membuktikan upaya konkretnya dalam memfasilitasi dialog konstruktif dan pertukaran ide di antara para pemangku kepentingan global.
Penyelenggaraan konferensi diyakini sarana untuk memperkuat peran diplomasi parlemen yang melengkapi upaya diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak kalah penting, forum ini menjadi wadah untuk Indonesia memfasilitasi pembentukan kesepakatan bersama dalam berbagai persoalan yang menjadi fokus kolektif negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Forum ini mempertegas posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang berperan aktif dalam arena diplomasi global. []
—
Writer : Reenee WA (International Relations and Public Policy Observer / Former Journalist)
Editor : Agush A. Apituley
