Oleh : Abdul Razak)*
Upaya penguatan ekonomi kerakyatan kembali ditunjukkan melalui pengembangan Koperasi Merah Putih yang dirancang sebagai model baru dalam pengelolaan ekonomi desa dan kelurahan. Dalam kerangka ini, pendekatan ekonomi syariah yang inklusif mulai diterapkan secara sistematis. Prinsip keadilan, transparansi, dan pemerataan manfaat telah dijadikan landasan utama, sehingga koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.
Langkah konkret dalam mendukung penguatan koperasi tersebut telah diwujudkan melalui pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bone. Kegiatan ini telah diselenggarakan melalui kerja sama antara BPVP Bantaeng dan Pemerintah Kabupaten Bone selama empat hari, mulai 13 hingga 16 April 2026. Sebanyak 160 peserta telah dilibatkan dalam pelatihan yang terbagi ke dalam 10 angkatan, dengan masing-masing angkatan terdiri atas 16 orang.
Melalui pelatihan ini, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan koperasi telah diupayakan secara terstruktur. Kompetensi teknis dan manajerial peserta telah diperkuat agar koperasi yang dikelola dapat berjalan secara profesional dan berdaya saing. Dengan demikian, fondasi ekonomi berbasis komunitas diharapkan dapat dibangun secara lebih kokoh dan berkelanjutan.
Dukungan terhadap program ini telah disampaikan oleh Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, yang menegaskan bahwa keberlanjutan pelatihan perlu diiringi dengan program magang di koperasi unggulan. Kesempatan tersebut bahkan diharapkan dapat diberikan hingga ke luar daerah, sehingga wawasan dan pengalaman peserta dapat diperluas. Dalam pandangan ini, sinergi antarwilayah dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam mempercepat kemajuan koperasi.
Selain itu, pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan juga telah ditekankan. Pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dipandang sebagai satu kesatuan yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Dengan pendekatan tersebut, berbagai program pengembangan koperasi diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terintegrasi, tanpa adanya sekat birokrasi yang menghambat.
Di sisi lain, pembangunan fisik koperasi juga telah mulai dilakukan di sejumlah daerah. Di Kabupaten Takalar, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih telah ditandai melalui kegiatan peletakan batu pertama dalam kunjungan kerja Pangdam XIV/Hasanuddin, Bangun Nawoko. Kegiatan tersebut telah diharapkan menjadi langkah awal dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa se