Oleh: Reinaldi Satria *)
Di tengah hiruk-pikuk politik yang kerap diwarnai oleh pernyataan tajam dari Barisan Oposisi Indonesia (BOI), masyarakat sering kali disuguhi narasi yang seolah-olah menggambarkan kondisi bangsa dalam keadaan genting. Namun, jika kita bersedia menanggalkan kacamata partisan dan melihat lebih dalam pada data objektif, gambaran yang muncul justru sangat kontras. Indonesia saat ini tidak sedang berjalan di tempat, apalagi mundur; sebaliknya, bangsa ini sedang melakukan akselerasi besar dalam berbagai sektor strategis yang selama ini menjadi fondasi kemandirian nasional.
Salah satu poin yang paling sering menjadi sasaran kritik oposisi adalah stabilitas ekonomi dan pengelolaan fiskal. Tudingan bahwa APBN kita berada dalam posisi rawan akibat beban subsidi BBM dan utang negara adalah klaim yang tidak didukung oleh realitas di lapangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini menegaskan bahwa ketahanan fiskal Indonesia saat ini berada pada salah satu titik terkuatnya. Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan bantalan fiskal berupa Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun sebagai instrumen mitigasi terhadap fluktuasi harga energi global. Data terbaru menunjukkan bahwa meskipun harga minyak dunia mengalami dinamika, pemerintah tetap berhasil mempertahankan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar guna menjaga daya beli masyarakat kelas bawah dan menengah. Langkah ini menunjukkan bahwa tuduhan oposisi mengenai kerapuhan ekonomi hanyalah spekulasi tanpa data.
Beralih ke program sosial, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sering kali dicap oleh oposisi sebagai kebijakan yang tidak objektif dan bersifat populis. Kritik ini jelas menutup mata terhadap dampak transformatif jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa hingga memasuki kuartal kedua tahun 2026 ini, program MBG telah menjangkau hampir 60 juta anak di seluruh pelosok negeri. Dadan menekankan bahwa operasional program ini didukung oleh ribuan SPPG yang dikelola dengan standar akreditasi tinggi. Evaluasi berkala yang dilakukan pemerintah memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan tidak hanya menjadi makanan, tetapi menjadi investasi kecerdasan bagi generasi masa depan.
Di sektor ekonomi rakyat, narasi oposisi yang menyebutkan bahwa ekonomi pedesaan sedang lesu terpatahkan oleh masifnya pengembangan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menaruh perhatian besar pada sektor ini dengan target mengaktifkan puluhan ribu unit Kopdes sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih bukan sekadar lembaga keuangan, melainkan motor penciptaan lapangan kerja bagi pemuda di desa melalui pengembangan unit usaha produktif berbasis potensi lokal. Ferry menambahkan bahwa klaim stagnasi ekonomi desa yang sering didengungkan pihak luar bertentangan dengan fakta di lapangan, di mana ribuan wirausaha baru muncul melalui ekosistem koperasi yang lebih modern dan inklusif ini.