Jakarta, jurnalredaksi– Keberadaan KST (kelompok separatis dan teroris) benar-benar mengganggu masyarakat di Papua, terlebih mereka mengancam strategi pendekatan kesejahteraan yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat pun mendukung tindakan tegas terhadap KST Papua agar kedamaian di Papua kembali terjaga.
Dalam meredam KST Papua maka pemerintah menerapkan strategi baru yakni dengan pendekatan kesejahteraan. Diharapkan dengan strategi ini maka KST akan sadar bahwa Indonesia tidak sedang menjajah Papua, melainkan memang sejak puluhan tahun lalu Papua jadi bagian dari Indonesia, dan buktinya adalah wilayah ini terus dimakmurkan. Caranya dengan pemberian dana Otsus dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Akan tetapi strategi ini belum berjalan dengan mulus karena KST terus mengancam, tak hanya ke warga sipil tetapi juga ke proyek-proyek di Papua. Berarti mereka menentang strategi kesejahteraan secara terang-terangan karena ingin menggagalkan proyek infrastruktur tersebut. Padahal proyek tersebut direncanakan pemerintah demi kebaikan warga Papua sendiri.
Salah satu proyek yang diganggu oleh KST adalah pembuatan jembatan pada jalan lintas trans Papua. Tak hanya mengancam para pekerja dengan senjata api, tetapi para personel KST nekat menembak mereka dan ada korban jiwa. Setelah peristiwa naas tersebut maka proyek dihentikan untuk sementara. Gangguan tidak sekali saja tetapi proyek jalan trans Papua juga kena serangan KST lagi, ketika alat-alat beratnya dibakar oleh mereka.
Tak hanya proyek jalan trans Papua yang terganggu, tetapi juga proyek pembangunan jalan di kawasan Nduga juga terancam oleh KST. Serangan ini juga menimbulkan korban jiwa. Alangkah sedihnya ketika ada proyek berujung duka, semua ini gara-gara kekejaman KST.
Bagaimana bisa KST menghentikan proyek-proyek dengan segala macam cara, bahkan mengambil nyawa orang lain? Padahal bisa jadi pekerja di proyek tersebut adalah orang asli Papua, sehingga jika ada korban, sama saja mereka mencelakakan saudara sesukunya sendiri.
Padahal proyek pembangunan adalah strategi pemerintah agar Papua bisa lebih maju, sehingga tidak ada ketimpangan antara di sana dengan di pulau lain. Saat proyek dihentikan gara-gara KST maka sama saja mereka mengajak warga sipil di Bumi Cendrawasih ke dalam kemunduran.
Jika KST berkoar-koar akan referendum mengapa malah merugikan orang lain dan mengajak rakyat untuk mundur? Hal ini sungguh tidak logis. Peristiwa penyerangan KST juga membuat masyarakat Papua makin antipati karena mereka sadar bahwa tindakan KST salah dan merugikan banyak orang. Tak ada gunanya membelot karena KST tidak becus dalam memimpin dan selalu terbawa emosi.
Sudah sejak lama masyarakat tidak mau jika diajak oleh KST, baik untuk mengibarkan bendera bintang kejora atau memperbolehkan anak-anaknya jadi kader muda mereka. Warga sipil sadar bahwa KST salah besar, karena lebih nikmat jadi WNI daripada melakukan pembelotan. Papua adalah bagian dari Indonesia dan semua warganya memiliki rasa nasionalisme yang tinggi.
Untuk melindungi proyek pembangunan dalam rangka strategi pendekatan kesejahteraan di Papua maka jumlah aparat keamanan ditambah. Para pekerja proyek harus dilindungi dari serangan KST karena nyawa adalah taruhannya. Jangan sampai ada korban jiwa atau luka-luka karena akan menghentikan proyek dan makin memunduyrkan jadwal selesainya proyek tersebut.
Gangguan KST menjadi ganjalan bagi proyek pembangunan dalam rangka pendekatan kesejahteraan di Papua. Mereka harus diberantas agar tidak mengganggu proyek dan merugikan banyak orang, karena serangannya bisa mengakibatkan korban jiwa dan menyebabkan mundurnya proyek. Akhirnya terjadi kerugian secara material dan immaterial, serta rakyat makin lama menunggu untuk bisa memanfaatkan infrastruktur tersebut.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali
(AL/AA)