JAYAPURA – Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih menegaskan tidak akan terpancing oleh provokasi yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Sikap tegas ini diambil guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Papua yang menjadi prioritas utama.
Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Candra Kurniawan, menepis klaim sepihak TPNPB-OPM yang menyatakan telah menetapkan sembilan wilayah di Papua sebagai zona perang. Candra menekankan, TNI tidak akan mengikuti logika konflik yang coba dipaksakan oleh kelompok tersebut.
“Kami tidak menerapkan zona perang,” tegas Candra Kurniawan.
Dijelaskannya bahwa pendekatan keamanan di Papua selalu berlandaskan pada prinsip perlindungan terhadap masyarakat. TNI berpegang teguh pada tugas pokok dan fungsinya sebagai alat negara dalam menjaga kedaulatan dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.
“TNI, dalam hal ini Kodam XVII/Cenderawasih telah melaksanakan tugas sesuai tugas pokoknya, sehingga terkait zona perang bahwasanya tidak ada,” tambah Candra Kurniawan.
Pernyataan ini sekaligus menjadi penolakan terhadap upaya TPNPB-OPM untuk menciptakan ketegangan dan mengganggu kehidupan sipil melalui propaganda dan intimidasi. Klaim sepihak yang mendesak warga sipil untuk mengungsi dari wilayah-wilayah yang mereka sebut zona perang dinilai sebagai tindakan provokatif yang dapat mengganggu stabilitas.
Langkah TNI untuk tidak membalas provokasi dengan kekerasan membuktikan pendekatan profesional dan terukur dalam menjaga situasi tetap kondusif. Keamanan Papua tidak boleh dikorbankan hanya karena ambisi sepihak yang menginginkan kekacauan.
Sebelumnya, TPNPB OPM menebarkan provokasi dengan pernyataan kesiapannya berperang secara terbuka dan meminta Indonesia menarik warganya dari sembilan kabupaten. Namun, TNI memilih menahan diri dan terus memperkuat koordinasi dengan aparat lainnya demi menjaga ketertiban.
Sikap tenang dan tegas yang ditunjukkan TNI menjadi bukti bahwa upaya provokasi tidak akan mengganggu komitmen menjaga Papua sebagai wilayah yang aman, damai, dan berdaulat. Stabilitas keamanan Papua tetap menjadi prioritas demi kesejahteraan seluruh masyarakat. [^]
