Oleh : Andre Lesmana )*
Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan sosial, termasuk dalam memastikan kelompok pekerja memperoleh hak-hak dasar yang layak. Salah satu bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada para buruh adalah melalui program perumahan untuk buruh, yaitu penyediaan hunian terjangkau yang layak huni untuk para pekerja dan keluarganya. Program ini tidak hanya mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan ekonomi buruh, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas hidup kelompok pekerja yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Program perumahan untuk buruh hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan tempat tinggal yang layak dengan harga terjangkau. Kita semua tahu bahwa di tengah pertumbuhan kota yang pesat, harga tanah dan properti terus meroket, menjadikan kepemilikan rumah sebagai impian yang makin sulit dijangkau, terutama bagi para buruh. Melalui inisiatif ini, pemerintah berusaha meruntuhkan hambatan tersebut dan memberikan akses kepada para pekerja untuk memiliki rumah sendiri. Ini bukan hanya soal tempat tinggal, melainkan soal martabat, keamanan, dan masa depan yang lebih baik.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan pemerintah siap mengalokasikan 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh di seluruh Indonesia. Menurutnya, buruh adalah tulang punggung pembangunan nasional dan layak mendapat kado istimewa dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjelang peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2025, berupa hunian yang layak dan berkualitas. Kementerian PKP mengandalkan BPS dalam menyiapkan data buruh penerima. BPS sudah menyiapkan data by name by address update pada 3 Februari 2025, serta bakal diupdate selama tiga bulan sekali.
Dengan dibangunnya perumahan untuk buruh di berbagai kawasan industri, para pekerja kini bisa tinggal lebih dekat dengan tempat kerja mereka. Ini berarti penghematan waktu dan biaya transportasi, sekaligus peningkatan produktivitas. Lebih dari itu, kedekatan tempat tinggal dengan tempat kerja memungkinkan terciptanya komunitas pekerja yang solid dan saling mendukung. Lingkungan yang sehat dan aman juga mendukung kesejahteraan mental dan fisik para penghuni, menciptakan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan anak-anak dan keharmonisan keluarga.
Pemerintah melalui Kementerian terkait serta dukungan berbagai pemangku kepentingan lainnya terus memperluas jangkauan program ini. Dalam pelaksanaannya, konsep perumahan untuk buruh tidak hanya berfokus pada aspek fisik bangunan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Setiap kawasan dilengkapi dengan fasilitas umum seperti tempat ibadah, ruang terbuka hijau, pusat kesehatan, serta sarana pendidikan dan olahraga. Hal ini memperlihatkan pendekatan holistik pemerintah dalam membangun permukiman pekerja yang sehat dan berkelanjutan.
Selain itu, skema pembiayaan yang ditawarkan juga sangat memudahkan. Melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan suku bunga rendah dan tenor panjang, para buruh tidak perlu merasa terbebani. Proses pengajuan yang transparan dan semakin digitalisasi juga membuat akses terhadap program ini menjadi lebih inklusif. Langkah ini patut diapresiasi sebagai wujud konkret dari prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengapresiasi langkah cepat Kementerian PKP untuk menyediakan hunian layak bagi buruh di Indonesia. Sebab selama ini program perumahan untuk buruh sangat dibutuhkan karena untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Penting untuk disadari bahwa perumahan untuk buruh bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan simbol dari perubahan paradigma. Pemerintah tidak hanya hadir sebagai regulator, tapi juga sebagai fasilitator dan pelindung kelompok rentan. Ketika buruh merasa dihargai dan diberikan akses untuk hidup lebih layak, maka semangat kerja dan loyalitas pun akan meningkat. Hal ini secara tidak langsung berdampak positif terhadap produktivitas nasional, daya saing industri, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Dukungan terhadap perumahan untuk buruh juga datang dari berbagai pihak, mulai dari perusahaan swasta, serikat pekerja, hingga lembaga keuangan. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap nasib buruh bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan tugas bersama seluruh elemen bangsa. Dalam jangka panjang, program ini juga bisa menjadi model pengembangan hunian pekerja di negara-negara berkembang lainnya.
Kita patut optimis bahwa program ini akan terus tumbuh dan berkembang. Dengan evaluasi berkala, inovasi dalam desain dan teknologi bangunan, serta keterlibatan aktif masyarakat, perumahan untuk buruh dapat menjadi contoh terbaik dari perumahan rakyat yang manusiawi dan bermartabat. Harapannya, ke depan tidak ada lagi pekerja yang harus tinggal di lingkungan kumuh atau jauh dari tempat kerja hanya karena keterbatasan ekonomi.
Dalam semangat Hari Buruh atau setiap momentum penting yang menyoroti peran pekerja, perumahan untuk buruh layak disebut sebagai simbol harapan dan kepedulian. Ini adalah bukti bahwa pembangunan tidak boleh melupakan akar utamanya manusia. Melalui langkah ini, pemerintah menegaskan bahwa buruh bukan hanya objek pembangunan, melainkan subjek yang layak mendapatkan tempat terbaik dalam peta kesejahteraan nasional. Perumahan untuk buruh bukan sekadar bangunan tetapi wujud keberpihakan, kasih sayang negara kepada para pekerja yang telah setia menggerakkan roda ekonomi bangsa.
)* Penulis adalah pengamat ekonomi
